Ringkasan Berita:

• Sekjen PKS Muhammad Kholid meminta Pemerintah Indonesia mendesak agar Otoritas Palestina diberi peran utama dalam Board of Peace dan menolak keterlibatan Israel
• Ia menilai Palestina sebagai korban utama konflik harus dilibatkan penuh demi terciptanya perdamaian yang adil dan bermartabat 
• Kholid juga menegaskan kehadiran Israel justru merusak kredibilitas forum karena bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Gaza.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta Pemerintah Indonesia agar mendesak forum internasional tersebut memberikan peran sentral kepada Otoritas Palestina dan secara konsisten menolak keterlibatan perwakilan Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.

“Pihak yang harus diberikan panggung utama adalah Otoritas Palestina. Mereka adalah pihak yang menjadi korban langsung dari genosida dan penjajahan Israel. Maka, melibatkan Palestina dalam perumusan perdamaian adalah sebuah keniscayaan moral dalam tatanan politik internasional,” ujar Kholid kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Anggota DPR RI tersebut mengatakan hal ittu agar Pemerintah Indonesia dapat mengambil peran kepemimpinan dalam menggalang kekuatan diplomasi, khususnya bersama negara-negara muslim strategis.

“PKS mendorong Pemerintah Indonesia agar bersinergi dengan  kekuatan dunia Islam lainnya, seperti Qatar, Turki, Arab Saudi, Jordania, dan Uni Emirat Arab. Kami mendorong agar Pemerintah Indonesia  dapat meperjuangkan Otoritas Palestina dilibatkan secara penuh, baik dalam tahap perumusan maupun keanggotaan Board of Peace,” tegasnya.

Menurut Kholid, keterlibatan Palestina adalah syarat bagi terciptanya perdamaian yang berkeadilan. 

Baca juga: YLBHI: Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Cederai Perjuangan HAM dan Palestina

Dia juga memperingatkan bahwa tanpa keterlibatan pihak yang paling terdampak, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina sebagaimana inisiatif Presiden Amerika Serikat sebelum-sebelumnya.

Lebih lanjut, PKS mengingatkan bahwa kehadiran pihak Israel yang seharusnya paling bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan besar di Gaza justru akan mencederai martabat forum tersebut.

“Keterlibatan Netanyahu dan Israel di Board of Peace justru akan merusak dan menghancurkan kredibilitas forum itu sendiri. Israel seharusnya diposisikan sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas kehancuran dan genosida di Palestina, bukan justru diberikan panggung terhormat sebagai perumus perdamaian,” ungkap Kholid.

PKS menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas rasa ketidak adilan, dan normalisasi penjajahan dan genosida. 

Dunia internasional harus berani bersikap adil dengan tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan kemanusiaan dalam institusi yang mengatasnamakan perdamaian.

 “Israel tidak boleh diberikan panggung. Dunia seharusnya memberikan sanksi untuknya,” tutup Kholid.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Amerika Serikat. 

Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut dan berdiri sejajar dengan sejumlah pemimpin dunia saat peresmian keanggotaan diumumkan.

Momen itu ditandai dengan interaksi langsung antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (22/1/2026).

Keduanya berjabat tangan di atas panggung utama dengan latar biru bertuliskan “Board of Peace”.