OJK Segera Tunjuk Plt. Direktur Utama BEI Pengganti Iman Rachman

Ringkasan Berita:

• OJK menyatakan proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang berjalan.
• Mekanisme pengisian jabatan Dirut BEI sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) BEI.
• Dengan begitu, penunjukannya akan dilakukan Board of Directors atau dewan direksi otoritas pasar modal. 

TRIBUNNEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang berjalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan mekanisme pengisian jabatan Dirut BEI sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) BEI.

Dengan begitu, penunjukannya akan dilakukan Board of Directors atau dewan direksi otoritas pasar modal. 

Regulator juga memastikan transisi kepemimpinan ini tak mengganggu roda operasional pasar modal maupun agenda strategis bursa nantinya. 

“Tentunya itu sudah diatur di Anggaran Dasar di Bursa Efek Indonesia dan ini masih dalam proses. Jadi penunjukannya nanti akan dilakukan oleh Board of Directors IDX. Tapi itu sudah ada ketentuannya,” tutur Inarno saat konferensi pers di gedung BEI, Jumat (30/1/2026).

OJK juga menyebut Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya tanpa ada tekanan.

Inarno Djajadi mengatakan keputusan Iman murni tanggung jawab moral.

"Enggak ada [tekanan], memang itu murni tanggung jawab moril," ucapnya.

Ia menjamin tidak ada tekanan yang diperoleh Iman, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain.

"Enggak ada itu [tekanan], enggak ada sama sekali, saya jamin itu," ujarnya.

OJK pun menghargai keputusan Iman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI.

Baca juga: OJK Sebut Iman Rachman Mundur dari Jabatan Dirut BEI Tanpa Tekanan

"Kami OJK menghargai keputusan Bapak Iman Rachman untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," ujar Inarno.

OJK yang per Jumat ini sudah mulai berkantor di gedung BEI, kata Inarno, akan mengambil peran utama dalam reformasi keberlanjutan pasar modal.

Reformasi pasar modal tersebut mencakup publikasi data kepemilikan saham di atas maupun di bawah 5 persen untuk tiap kategori pemilik.

Kemudian, penerbitan aturan mengenai kewajiban free float minimal sebesar 15 persen.