Sugiono menuturkan memang tidak ada kewajiban negara yang ikut Dewan Perdamaian membayar iuran. Dewan Perdamaian terbentuk untuk menciptakan perdamaian di Palestina.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan terdapat sejumlah hal yang menjadi sorotan terkait bergabungnya Indonesia dalam BoP.

Indonesia bergabung dengan BoP kata dia karena adanya ancaman kebaikan tarif dagang dari Presiden AS Donald Trump.

Baca juga: Soal Iuran Anggota Board of Peace, Anwar Abbas: Harusnya Israel-AS yang Bayar, Mereka Hancurkan Gaza

"Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung karena bila tidak Indonesia terancam akan dinaikkan tarifnya. Ini karena ada preseden di mana Presiden Prancis nyatakan tidak akan bergabung dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen," kata Hikmahanto dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Selain itu yang menjadi perhatian adalah kewajiban menyetor uang iuran 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun dari anggota BoP. Jumlah tersebut kata Hikmahanto sangatlah besar.

"Negara diundang oleh Trump tapi dipaksa untul membayar 1 miliar dolar AS. Jumlah ini sangat besar. Terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan