Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul dengan pernyataan tegas bernada peringatan. 
• Ia menekankan pentingnya kejujuran, stabilitas, dan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam maupun luar negeri.
• Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung dinamika sosial politik, termasuk maraknya kritik di media sosial. Menurutnya, kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh berubah menjadi tindakan yang merusak ketertiban umum.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pernyataan tegas dan bernada peringatan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026). 

Di hadapan jajaran menteri, kepala daerah, dan pimpinan lembaga negara, Prabowo menekankan pentingnya kejujuran, stabilitas, serta kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan luar negeri.

Mengawali pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur, adil, dan bekerja untuk kepentingan publik. 

Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pemerintahan yang kuat hanya bisa terwujud jika pusat dan daerah bergerak dalam satu barisan.

Prabowo kemudian menyinggung dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat, termasuk maraknya kritik dan narasi di media sosial. Ia menyatakan kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun tidak boleh berubah menjadi tindakan yang merusak ketertiban umum. 

Negara, kata Prabowo, tidak boleh kalah oleh kegaduhan yang justru menyengsarakan rakyat.

Berikut sejumlah pernyataan Presiden Prabowo yang menjadi sorotan saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda di SICC Bogor.

A. Pertanyakan HAM dan Demokrasi yang Digaungkan Negara Besar

Presiden Prabowo Subianto mengkritik negara-negara besar yang selama ini menggaungkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, namun justru melanggar prinsip-prinsip tersebut. 

Menurutnya, banyak tragedi kemanusiaan yang menewaskan ribuan perempuan, anak-anak, dan orang tua tidak mendapat perhatian serius dari dunia internasional.

Prabowo menekankan pentingnya kewaspadaan bagi jajaran pemerintahan Indonesia agar bangsa tidak mudah dipecah belah. Ia mengingatkan bahwa banyak pihak luar menganggap Indonesia mustahil bersatu karena keberagaman suku, ras, agama, dan bahasa. 

Namun, justru keberagaman itu harus dijaga sebagai kekuatan bangsa agar tidak dimanfaatkan pihak lain untuk melemahkan persatuan.

B. Tidak Akan Ikut Pakta Militer

Presiden menegaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok.

"Saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, non-blok. Kita tidak akan ikut pakta militer manapun," tegas Prabowo dalam taklimatnya.