Hidayat Nur Wahid Minta Keikutsertaan Indonesia di BoP Ditinjau Ulang: Ini Bukan Peace, tapi War

“Kanada baru mengkritik saja sudah dicabut dari keanggotaan BOP. Tapi Israel yang jelas-jelas melanggar perjanjian damai tidak pernah diberi sanksi,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung persetujuan Kongres Amerika Serikat untuk kembali menjual senjata ke Israel, di tengah tuntutan agar Hamas melucuti persenjataannya.

Dari sisi konstitusi, Hidayat menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP wajib mendapatkan persetujuan DPR karena berpotensi menimbulkan dampak luas dan membebani keuangan negara.

Ia merujuk Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.

“Kalau perjanjian internasional itu menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta terkait dengan beban keuangan negara, maka harus dengan persetujuan DPR. Teks konstitusinya sangat jelas,” katanya.

Kemudian menyoroti besarnya potensi kontribusi Indonesia yang disebut mencapai sekitar Rp16–17 triliun.

Sebagai perbandingan, Hidayat menyebut anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya sekitar Rp220 miliar, sementara BNPB kurang dari Rp2,2 triliun.

“Bandingkan dengan hampir Rp17 triliun yang akan dibayar. Ini bukan jumlah kecil,” ujarnya.

Baginya, dana tersebut pun tidak sepenuhnya diarahkan untuk membangun Gaza bagi rakyat Palestina.

“Bahkan dalam berbagai pemberitaan, dana itu justru untuk kepentingan investor dan pelucutan senjata Hamas. Ini makin jauh dari maslahat untuk Indonesia,” katanya.

Hidayat menilai BOP tidak lagi secara tegas menyebut Gaza, kemerdekaan Palestina, maupun solusi dua negara (two-state solution). Padahal, dari 26 negara anggota BOP, hanya lima yang belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka, yakni Amerika Serikat, Israel, Hungaria, Argentina, dan Paraguay.

“Sementara 21 negara lainnya justru sudah mengakui Palestina. Ini yang seharusnya dikuatkan ketika Indonesia berada di dalam,” ujarnya.

Ia menegaskan keberadaan Indonesia semestinya digunakan untuk menggalang kekuatan negara-negara OKI, Liga Arab, dan anggota PBB guna mendorong penghentian perang, masuknya bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, pembukaan perbatasan Rafah, serta kemerdekaan Palestina.

Namun, ia menilai Palestina justru tidak dilibatkan dalam BOP, sementara Israel menjadi aktor utama.

“Yang dilibatkan adalah pihak yang melakukan penghancuran. Sementara bangsa Palestina, baik otoritas maupun pejuang Gaza, tidak dilibatkan,” katanya.