Ringkasan Berita:

• Partai Gerindra belum mengambil sikap soal ambang batas parlemen dan masih melakukan simulasi internal.
• Sufmi Dasco Ahmad menegaskan hasil simulasi itu belum final dan belum bisa diumumkan ke publik.
• Sementara itu, PAN mendukung penghapusan ambang batas parlemen agar suara pemilih tidak terbuang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partainya belum mengambil sikap terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Saat ini, pembahasan di internal partai masih sebatas simulasi.

“Ya kalau dalam internal Gerindra kami baru kemudian awal mengadakan simulasi-simulasi internal,” kata Dasco di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan, simulasi tersebut belum bersifat final sehingga belum dapat disampaikan ke publik sebagai sikap resmi partai.

“Tetapi kemudian hal itu baru bersifat simulasi dan belum final, sehingga kemudian kita belum dapat menyampaikan ke publik mengenai hal-hal yang dilakukan dalam simulasi tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno, mendukung penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan pencalonan presiden (presidential threshold).

Menurutnya, ambang batas parlemen 4 persen saat ini berdampak pada hilangnya belasan juta suara pemilih partai politik (parpol) yang gagal ke Senayan.

"Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif," kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2026).

Baca juga: Golkar: Penolakan Parliamentary Threshold adalah Penolakan Terhadap Sistem Multipartai Sederhana

Eddy menilai penghapusan ambang batas itu seharusnya diimplementasikan, misalnya seperti pemilihan DPRD.

“Oleh karena itu, PAN berpandangan bahwa penghapusan ambang batas untuk parlemen itu, sebaiknya diimplementasikan, atau, pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sekarang terjadi di DPRD kabupaten dan provinsi, kabupaten/kota dan provinsi ya,” ujarnya.

"Nanti yang tidak cukup kursinya ya kemudian bergabung membentuk fraksi gabungan gitu. Supaya apa? Supaya ya masyarakat yang sudah memilih legislatornya maupun partainya, itu masih tetap bisa menyalurkan aspirasinya melalui anggota DPR ataupun partai yang dia pilih," lanjutnya.

Untuk mengatasi banyaknya fraksi di DPR, Eddy menilai bisa dibuat fraksi gabungan atau fraksi terbatas yang diatur dalam revisi UU Pemilu.

"Partai banyak tapi fraksi terbatas. Fraksi terbatas, tetap terbatas gitu. Jadi ya itu nanti seperti apa nanti pengaturannya bahwa sekian persen, di bawah sekian persen harus membentuk fraksi, ya itu kan nanti dalam ini, harus membentuk fraksi gabungan itu kan nanti diatur di dalam Undang-Undang Pemilu," tandas Wakil Ketua MPR RI itu.