Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan analisa pihaknya mengapa penonaktifan BPJS PBI menimbulkan keributan.
• Hal itu sebab penonaktifan BPJS PBI per 1 Februari 2026, mencapai 10 persen dari jumlah kuota nasional penerima manfaat.
• Purbaya pun menyarankan agar hal sedemikian rupa dilakukan secara bertahap.

TRIBUNNEWS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti soal keributan yang terjadi di tengah masyarakat buntut penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bukan Iuran (PBI) secara tiba-tiba per 1 Februari 2026.

Purbaya menilai keributan itu terjadi karena penonaktifan BPJS PBI pada Februari 2026, terjadi secara masif dibandingkan sebelumnya.

"Kalau kita lihat tabel yang juga dipakai Mensos, jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK (BPJS PBI) yang dihapus itu, di bulan Februari 2026, mencapai 11 juta orang."

"Itu hampir 10 persen dari total (kuota nasional) kan, dari 98 (juta penerima)," jelas Purbaya rapat konsultasi dengan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

"Sebelumnya, (hanya) di bawah satu juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari?"

"Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar (BPJS PBI) lagi," jelas Purbaya.

Baca juga: Sindiran Keras Menkeu Purbaya soal Penonaktifan BPJS PBI: Kayak Konyol, Uang yang Saya Keluarin Sama

Ia pun mengatakan perlu untuk mengantisipasi hal serupa agar tak terjadi lagi.

Apabila BPJS akan melakukan penonaktifan massal, kata dia, lebih baik dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu agar tidak menimbulkan keributan.

Sebab, semua pihak, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara, ingin program BPJS berjalan efektif dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat.

Terlebih, kata Purbaya, Kemenkeu tak memotong anggaran untuk BPJS alias sama seperti periode sebelumnya.

"Sehingga kerasa lah itu kalau (dinonaktifkan) 10 persen, kalau 1 persen kan nggak ribut orang2-orang Begitu 10 (persen), yang sakit hampir semuanya kena tuh, dugaan saya."

"Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan, kalau ada angka drastis seperti ini ya di-smoothing dikitlah, di-average, 3 bulan, 4 bulan, apa 5 bulan, terserah. Tapi,  jangan menimbulkan keributan seperti itu," tutur Purbaya.

"Kita semua tentu ingin program JKN ini berjalan efektif sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia."

"Tanpa keributan yang signifikan karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah," imbuh dia.

Purbaya pun menyarankan kepada BPJS agar melakukan sosialisai terlebih dulu jika hendak menonaktifkan kepesertaan BPJS PBI.