Tiga Bulan Pascabanjir Aceh, Luka Masih Basah tapi Perhatian Publik Menghilang
Di tengah luka yang belum pulih, usai 3 bulan banjir melanda Aceh perhatian publik dan atensi pemerintah justru kian meredup.
Penulis:
Aisyah Nursyamsi
Editor:
Anita K Wardhani
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
Ringkasan Berita:
- Tiga bulan telah berlalu sejak bencana banjir, longsor, dan banjir lumpur melanda sejumlah wilayah di Aceh.
- Saat luka yang belum pulih, perhatian publik dan atensi pemerintah justru kian meredup.
- Juru Kampanye Program Trend Asia, Novita Indri menilai percakapan publik mengenai bencana Aceh meredup terlalu cepat, sementara dampak di lapangan masih sangat nyata dan berat dirasakan warga.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tiga bulan telah berlalu sejak bencana banjir, longsor, dan banjir lumpur melanda sejumlah wilayah di Aceh pada November lalu.
Namun, di tengah luka yang belum pulih, perhatian publik dan atensi pemerintah justru kian meredup.
Baca juga: Pimpinan MPR Salurkan 15 Ribu Paket Sembako & Alat Ibadah untuk 8 Kabupaten Korban Banjir Aceh
Hal tersebut disampaikan Juru Kampanye Program Trend Asia, Novita Indri, yang turun langsung ke lokasi terdampak bencana satu bulan setelah kejadian.
Ia menilai percakapan publik mengenai bencana Aceh meredup terlalu cepat, sementara dampak di lapangan masih sangat nyata dan berat dirasakan warga.
“Karena bisa dibilang sudah mulai tepatnya tiga bulan ya pasca bencana kemarin di November. Tapi kok sekarang pemberitaannya enggak ramai lagi gitu. Padahal luka dan duka yang dirasakan saudara-saudara kita di sana itu belum pulih,” ujar Novita pada diskusi virtual yang diselenggarakan LaporIklim, Selasa (10/2/2026).
Tiga Kabupaten, Luka yang Sama
Dalam kunjungannya, Novita mendatangi tiga kabupaten terdampak, yakni Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Nagan Raya.
Di Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Langkahan, ia melihat langsung kondisi Desa Geudumbang yang dipenuhi tumpukan kayu gelondongan besar di badan sungai.
Kayu-kayu tersebut menumpuk hingga menutupi sekitar 80 persen aliran sungai.
Ukurannya bahkan lebih besar dari tubuh orang dewasa dan terseret derasnya air bah yang datang mendadak pada malam 26 November.
Novita menyebut, kayu-kayu tersebut tidak menunjukkan ciri tumbang alami. Potongannya terlihat rapi dan mulus, menimbulkan pertanyaan serius soal asal-usulnya.
“Ini kayunya mulus banget gitu. Ini potongan kayunya sangat mulus. Jadi kayak, mohon maaf ya pak, ini bukan tumbang secara alami, tapi memang sengaja ditumbangkan,” katanya.
Tumpukan kayu juga ditemukan menutup badan jalan dan menghantam rumah warga akibat dorongan air yang datang bersamaan.
Kebun Jadi Kubangan, Rumah Tertimbun Sedimen
Kondisi serupa ditemukan di Kabupaten Pidie Jaya. Lahan kebun jagung milik warga berubah menjadi hamparan lumpur dan kayu dengan ketebalan sedimen mencapai dua hingga tiga meter.
Beberapa bangunan, termasuk kandang kambing warga, tertimbun material banjir hingga nyaris rata dengan atap rumah.
Menurut Novita, biaya dan tenaga yang dibutuhkan warga untuk membersihkan sisa material banjir sangat besar.
Namun hingga kini, status bencana darurat nasional belum juga ditetapkan, padahal dampak yang ditimbulkan sangat masif dan berkelanjutan.
Tenda Ada, Tapi Tak Layak Huni
Saat menelusuri lokasi pengungsian, Novita menemukan tenda bantuan berwarna oranye milik BNPB yang berdiri di atas tanah berlumpur tanpa alas memadai.
Di banyak titik, tenda hanya beralaskan terpal tipis, membuat warga enggan tinggal di dalamnya.
Curah hujan yang masih tinggi pada Desember memperparah kondisi.
Akibatnya, banyak warga hanya menaruh barang di tenda dan memilih bertahan di luar atau membangun hunian darurat sendiri.
Satu bulan pascabencana, bantuan hunian sementara belum tersedia. Warga akhirnya mendirikan bedeng-bedeng seadanya dari kayu, terpal, paku, tali, atau kawat, memanfaatkan donasi masyarakat.
Situasi ini berdampak besar pada kondisi psikologis warga, terutama keluarga yang harus bertahan lama di pengungsian tanpa tempat tinggal yang layak.
Krisis Air Bersih dan Sanitasi
Di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, persoalan lain yang mencuat adalah minimnya akses air bersih. Warga terpaksa menggunakan saluran irigasi persawahan untuk kebutuhan mandi, mencuci, hingga buang air besar.
Bilik MCK darurat dibuat di dekat aliran air tersebut, dengan kondisi sanitasi yang sangat memprihatinkan. Risiko kesehatan pun mengintai, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Dua Gampong Hilang di Nagan Raya
Di Kabupaten Nagan Raya, kerusakan bahkan lebih parah. Berdasarkan dokumentasi drone dari Yayasan Apel Green, dua gampong di Kecamatan Beutong Aceh mengalami kerusakan hingga 90 persen.
Rumah-rumah warga hancur total, menyisakan tapak bangunan tanpa struktur.
Warga dari dua gampong tersebut kini mengungsi di kaki bukit, di area kebun yang tidak memiliki akses listrik. Malam hari dilalui dalam gelap total, sementara fasilitas MCK sangat terbatas.
Janji pembangunan hunian layak sementara pun belum terealisasi hingga hampir memasuki bulan ketiga pascabencana. Konstruksi belum dimulai karena masih terkendala pencarian lahan.
Perhatian yang Tak Kunjung Datang
Novita menyebut, meski pemerintah pusat telah membentuk satuan tugas pemulihan dan rekonstruksi, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak wilayah terdampak yang luput dari prioritas.
Fokus penanganan pada satu daerah membuat kabupaten lain yang terdampak “lebih kecil” justru terabaikan, padahal dampaknya tetap signifikan bagi kehidupan warga.
“Masih basah luka itu dan sayangnya percakapan di publik. Kemudian juga atensi dari pemerintah juga memang bisa kita bilang sangat menurun jauh. Jadi kita perlu mempercakapkan kembali,” tegas Novita.
Tiga bulan pascabencana, Aceh masih bergulat dengan luka yang belum sembuh.
Di saat sorotan kamera meredup, warga terus bertahan di tengah keterbatasan, menunggu perhatian yang tak kunjung datang.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.