Para pemilik galangan kapal, katanya,  masih menghadapi lamanya proses impor barang dan peralatan, yang bisa memakan waktu hingga dua hingga tiga bulan. Proses yang melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Bea Cukai dinilai belum terintegrasi dengan baik.

Perbedaan persepsi klasifikasi HS Code antar instansi juga disebut menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada biaya logistik, termasuk tingginya beban demurrage yang harus ditanggung pelaku usaha.

Lebih lanjut, Anita turut menyinggung adanya kesenjangan insentif fiskal bagi industri pelayaran dan galangan kapal Indonesia dibandingkan negara lain seperti Tiongkok, yang memberikan dukungan luas tidak hanya dalam bentuk perpajakan, tetapi juga berbagai insentif industri lainnya. "Pemerintah kami harapkan memberi insentif kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, termasuk insentif bebas PPN," katanya.

Dia tidak lupa mengapresiasi perusahaan pelayaran nasional yang telah memercayakan pembangunan kapalnya pada galangan dalam negeri dan berharap semakin banyak perusahaan pelayaran yang membangun kapal di galangan nasional.

Anita juga menyampaikan terima kasih kepada Kadin Indonesia, khususnya Ketua Dewan Pembina Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang memprakarsai dialog pemberdayaan industri kapal dan pelayaran serta mendukung pengembangan industri perkapalan nasional.

Baca juga: Anak Usaha Emiten Hashim Djojohadikusumo Percepat Realisasi Internet Rakyat Usai Kantongi Lisensi

Anita berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret melalui penataan regulasi, percepatan perizinan, harmonisasi kebijakan impor, serta pemberian insentif yang kompetitif demi memperkuat daya saing industri galangan dan pelayaran nasional. (*)