Susno Ungkap Prabowo Punya Daftar Nama Jenderal yang 'Main' Tambang Ilegal: Tapi Beliau Masih Baik

Ringkasan Berita:

• Ketika Susno diudang Presiden Prabowo Subianto ke Kertanegara beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa Prabowo sebenarnya mengetahui siapa saja jenderal yang bermain di tambang ilegal
• Susno mengaku tidak heran jika Prabowo mengetahui hal tersebut, karena dia adalah seorang Presiden RI
• Namun, menurut Susno, Prabowo masih berbaik hati dengan cara memberi peringatan terlebih dahulu

TRIBUNNEWS.COM - Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempunyai daftar nama jenderal yang 'bermain' di tambang ilegal.

Dikutip dari laman Perhimpunan Tambang Indonesia, hingga kini, tambang ilegal semakin marak di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kesulitan ekonomi masyarakat, tingginya pengangguran, lemahnya pengawasan, dan tidak tegasnya penegakan hukum.

Bahkan, lebih ironis lagi, praktik tambang ilegal ini kerap mendapatkan perlindungan dari oknum aparat negara.

Susno pun berharap hukum tetap berjalan semestinya, tanpa harus menunggu perintah dari Presiden dulu untuk memberantasnya.

"Jadi jangan dia enggak perlu ada perintah operasi, enggak perlu perintah presiden. Kalau melanggar jalankan (hukumnya)," ungkap Susno, Selasa (10/2/2026), dikutip dari YouTube iNews.

Ketika Susno diundang Presiden Prabowo Subianto ke Kertanegara beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa Prabowo sebenarnya mengetahui siapa saja jenderal yang bermain di tambang ilegal.

Saat itu, Prabowo diketahui mengundang sejumlah tokoh kritis untuk membahas kedaulatan negara dan oligarki, termasuk soal penertiban tambang ilegal yang dibekingi aparat.

"Jangan justru, kata beliau (Prabowo), ini justru aparatnya sendiri yang di dalam. 'Saya tahu nama-namanya (para jenderal)', katanya," ungkap Susno mengingat perkataan Prabowo.

Susno mengaku tidak heran jika Prabowo mengetahui hal tersebut, karena dia adalah seorang Presiden RI.

Namun, menurut Susno, Prabowo masih berbaik hati dengan cara memberi peringatan terlebih dahulu.

"Beliau wajar dia tahu, yang enggak tahu kan Susno. Kalau presiden kan punya intelijen, punya BAIS (Badan Intelijen Strategis), punya segala macam, jelas dia tahu," ucapnya.

Baca juga: Tambang Ilegal Beroperasi di RI Disebut Dikendalikan Pemilik Modal Besar, Masyarakat Hanya Operator

"Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1, tapi beliau masih baik bahwa diingatkan, mundur dari situ, kalau enggak mundur ya terima risiko gitu," tambah Susno.

Susno bahkan mengatakan Prabowo sempat menyebut beberapa nama jenderal tersebut.

"Ada yang disebut, tapi tidak bisa saya sampaikan di sini, ya pokoknya beliau tahulah, bahkan sudah kasat mata lah gitu," ujar Susno.

Karena hal ini, Susno lantas mengingatkan kepada teman-temannya yang masih aktif hingga yang sudah pensiun, agar tidak terjerumus kepada hal-hal seperti ini.

"Jadi kesempatan ini kepada teman-teman saya walaupun yang masih aktif kita atau yang sudah pensiun, sudahlah, kita sudah waktunya (berhenti), mumpung presiden kita serius untuk mendharma baktikan jiwa raganya pada negara," ucapnya.

"Sampai beliau katakan, 'saya ini sudah 75 loh buat apalagi kalau bukan untuk negara dan bangsa'. Nah, kalau beliau sudah gitu mestinya kita-kita ini yang sudah pensiun ya jangan-janganlah masuk ke situ," imbuh Susno.

Prabowo Tutup 1.000 Tambang Ilegal

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap menegaskan komitmennya untuk menertibkan pertambangan ilegal di seluruh Indonesia.

Prabowo pun memperingatkan setiap pihak yang membekingi tambang ilegal, tidak terkecuali para jenderal dari TNI dan Polri.

Dia mengatakan penertiban ini tidak akan pandang bulu demi rakyat Indonesia.

Kemudian, dalam pidato World Economic Forum di Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu, Prabowo mengatakan sejauh ini pemerintah sudah menutup 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah.

"Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujarnya.

Prabowo juga mengatakan dalam satu tahun pertama masa pemerintahannya, negara telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan perkebunan dan tambang ilegal. 

Bahkan, kata Prabowo, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektar lahan karena terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung. 

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektar lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” jelas Prabowo.

Prabowo pun menegaskan tidak akan mundur dalam hal upaya penegakan hukum di Indonesia. 

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Rifqah)