Ringkasan Berita:

• Ray Rangkuti menilai peran oposisi di Indonesia semakin meredup pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
• Padahal, oposisi merupakan elemen krusial dalam demokrasi untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang otoriter
• Oposisi justru sering dipersepsikan negatif, dianggap sekadar kelompok yang kecewa karena tidak kebagian kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai peran oposisi di Indonesia semakin meredup pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Padahal, oposisi merupakan elemen krusial dalam demokrasi untuk mencegah lahirnya kekuasaan yang otoriter.

Baca juga: Lewat Barisan Oposisi, Pakar dan Pegiat Demokrasi Bahas Sengkarut Masalah Kinerja Pemerintah

“Ini yang harus kita populerkan, oposisi. Sejak Orde Baru, kita tidak mengenal oposisi. Padahal di era reformasi mestinya oposisi dilihat sebagai bagian penting dari demokrasi,” kata Ray di kawasan Matraman, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Dia menilai, citra oposisi kian tergerus, bukan hanya di tingkat elite politik, tetapi juga di mata publik. 

Baca juga: Prabowo Heran Profesor Tuding Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Penghamburan Anggaran

Oposisi justru sering dipersepsikan negatif, dianggap sekadar kelompok yang kecewa karena tidak kebagian kekuasaan.

“Di media sosial, oposisi itu dianggap sesuatu yang nista. Hanya ingin cari kekuasaan. Bahkan kelihatannya lebih buruk dibanding mereka yang menjilat kekuasaan,” ujarnya.

Ray membandingkan kondisi saat ini dengan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di mana oposisi masih tampak lebih kuat karena mendapat dukungan masyarakat sipil dan partai politik. 

Namun kini, menurutnya, situasinya justru semakin merosot.

“Sekarang ini merosot. Elitnya enggak terlalu berminat lagi masuk oposisi, masyarakatnya juga menganggap oposisi itu menyimpang,” kata dia.

Soal peran DPR yang juga minim sebagai penyeimbang pemerintah, Ray menegaskan persoalannya tidak semata di parlemen.

Dia memang memetakan setidaknya tiga kelompok oposisi: oposisi formal di parlemen, oposisi dari kelompok masyarakat sipil, dan oposisi jalanan.

“Di parlemen, dari delapan partai, enam masuk koalisi. Satu di luar, tapi PDI Perjuangan juga tidak terlalu banyak mengambil peran, kecuali isu pilkada. NasDem juga di luar tidak, masuk tidak,” ucapnya.

Dia mengatakan harapan sempat bertumpu pada civil society, tetapi kelompok ini pun dinilai melemah karena kerap dirangkul kekuasaan. 

"Rektor-rektor diundang (ke Istana), kelompok kritis diundang, lalu sikapnya tidak kelihatan lagi. Ada suasana di mana Presiden Prabowo Subianto mencoba meredam oposisi dengan cara merangkulnya ke dalam,” kata Ray.