Ringkasan Berita:

• Pemerintah membentuk Satgas PRR yang melibatkan 26 kementerian/lembaga untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor di Aceh
• Aceh kini memasuki fase transisi menuju pemulihan dengan fokus perbaikan infrastruktur dan penguatan ekonomi warga.
• Langkah ini diklaim lebih cepat dan terkoordinasi dibanding penanganan pascatsunami 2004.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat mengerahkan 26 kementerian dan lembaga untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di 18 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor di Aceh. 

Langkah ini dilakukan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang dibentuk pada Januari 2026.

Kepala Satgas Wilayah Aceh PRR, Safrizal ZA, mengatakan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar proses pemulihan tidak terhambat persoalan teknis di lapangan.

“Satgas nasional dipimpin Pak Tito (Mendagri) dan mengorkestrasi 26 menteri/kepala lembaga untuk memastikan persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan terintegrasi,” ujarnya dalam Simposium Pemulihan Pascabencana Banjir dan Longsor Aceh yang digelar Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Minggu (15/2/2026).

Menurut Safrizal, mekanisme kerja Satgas dirancang berjenjang.

Jika muncul kendala di daerah, Satgas Wilayah langsung turun tangan. Apabila persoalan memerlukan kewenangan lebih luas, koordinasi dilakukan hingga tingkat kementerian.

Aceh sendiri telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat ke fase pemulihan sejak akhir Januari 2026. 

Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana guna mempercepat perbaikan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga menargetkan pemulihan ekonomi warga terdampak.

Sejumlah program seperti cash for work, padat karya, dan dukungan bagi UMKM diperkuat untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi kembali bergerak.

Safrizal membandingkan respons kali ini dengan penanganan pascatsunami 2004, ketika Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk beberapa bulan setelah bencana.

“Kini Satgas PRR terbentuk dalam waktu satu bulan melalui Keputusan Presiden. Artinya, respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” katanya.

Simposium tersebut menjadi forum konsolidasi gagasan dari diaspora, akademisi, dan praktisi pembangunan. Rekomendasi yang dihimpun akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana induk serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Baca juga: Mendagri Ungkap 11 Kabupaten/Kota Masih Perlu Atensi Khusus Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sejumlah tokoh Aceh hadir dalam forum tersebut, di antaranya Mustafa Abubakar selaku Ketua Umum Diaspora Global Aceh, Sofyan A. Djalil, Abdul Latief, Azwar Abubakar, Taufikul, dan Surya Darma.