Prabowo akan Hadiri Rapat Perdana BoP, PDIP Harap Presiden Lanjutkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal hadir pada rapat perdana Board of Peace yang rencananya akan digelar 19 Februari 2026 mendatang.
• Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berharap Prabowo tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
• Hasto menyebut, prinsip politik luar negeri bebas aktif bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia yang bebas dari berbagai bentuk penjajahan.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal hadir pada rapat perdana Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian yang rencananya akan digelar 19 Februari 2026 mendatang.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap Prabowo tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

"Kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah," ucapnya di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Hasto menyebut, prinsip politik luar negeri bebas aktif bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia yang bebas dari berbagai bentuk penjajahan.

Sistem internasional yang anarkis ini, sambungnya, harus diubah oleh Indonesia, termasuk melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, Hasto menilai PBB sering kali tidak efektif karena adanya hak veto, padahal sistem internasional sudah berbeda.

"Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia."

"Dasasila Bandung misalnya itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel," tuturnya.

Terkait rencana pemerintah Indonesia mengirim sekitar 8.000 pasukan TNI ke Gaza, Palestina, Hasto menyatakan, selama ini pengiriman pasukan perdamaian selalu di bawah koordinasi PBB.

Sebagaimana diketahui, pengiriman ribuan personel ke Gaza itu disebut sebagai tindak lanjut Indonesia setelah resmi bergabung dengan Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Dalam tradisi kita, pengiriman pasukan sejak dulu pasukan perdamaian itu kan selalu melalui PBB, karena adalah lembaga yang memang kita bentuk untuk mengatur sistem internasional agar lebih berkeadilan, agar setiap bangsa punya kedudukan setara dan juga agar Pancasila itu diterima sebagai bagian dari piagam PBB," ujar Hasto.

Baca juga: Kata PDIP soal Rencana Pengiriman 8.000 Personel TNI ke Gaza

Hasto menyebut, saat PBB tidak berhasil menyelesaikan masalah di Timur Tengah, Indonesia mestinya menggalang kekuatan bersama bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

"Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itulah yang diharapkan PDI Perjuangan," ucapnya.

Belum Ada Waktu Keberangkatan

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan politik negara mengenai tanggal keberangkatan pasukan TNI ke Gaza.