Awal Puasa Ramadan 2026 Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Beda, Menag Harap Tak Ada Konflik

Ringkasan Berita:

• Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal
• Sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) berpotensi memulai pada Kamis (19/2/2026), sembari menunggu Sidang Isbat pada hari ini, Selasa (17/2/2026)
• Meski berbeda, Nasaruddin mengatakan tak ada permasalahan karena Indonesia sudah sangat berpengalaman hidup rukun dalam sebuah perbedaan

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, berharap potensi perbedaan awal puasa Ramadan 1447 H pada 2026 ini tidak menimbulkan konflik.

Adapun, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. 

Hisab hakiki wujudul hilal adalah metode penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan Muhammadiyah berdasarkan perhitungan astronomis (hisab hakiki) untuk memastikan bulan sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam (wujudul hilal).

Sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) berpotensi memulai pada Kamis (19/2/2026), sembari menunggu Sidang Isbat pada hari ini, Selasa (17/2/2026). 

Adapun, Sidang Isbat yang digelar oleh Pemerintah ini menjadi momen penting dalam penentuan 1 Ramadan 1447 H, karena hasilnya akan menentukan kapan umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa.

Meski berbeda, Nasaruddin mengatakan tak ada permasalahan karena Indonesia sudah sangat berpengalaman hidup rukun dalam sebuah perbedaan.

Sehingga, dia berharap perbedaan awal puasa Ramadan 2026 ini tidak akan menimbulkan konflik.

"Bukan kali ini, tapi beberapa tahun yang lalu juga Muhammadiyah puasa duluan, lebaran duluan, dan non Muhammadiyah menyusul satu hari berikutnya. Tapi tetap rukun, enggak ada masalah," katanya, Selasa, dikutip dari YouTube tvOne.

"Karena ini sebetulnya masalah furu'iyah bisa disebut seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti masalah furu'iyah bukan masalah ushuliyyah yang menyebabkan kita berkonflik satu sama lain," sambungnya.

Menurut Nasaruddin, tidak ada untungnya jika masyarakat berkonflik hanya karena perbedaan awal puasa Ramadan 2026 ini.

"Mari kita terima kenyataan bahwa memang kondisi objektif Indonesia terakhir ini tidak lagi seperti dulu-dulu kala, NU-Muhammadiyah kompak, apa kata pemerintah itu yang diikuti. Tapi, sekarang ada pembaharuan pandangan ya." 

Baca juga: Besok Kemenag Gelar Sidang Isbat, Romo Syafii Harap Awal Puasa Ramadan Bisa Serempak

"Muhammadiyah konsisten untuk mempertahankan metodologi hisabnya sebagai informasi dan rukyahnya sebagai konfirmasi. Sedangkan yang lainnya masih tetap seperti dulu ya, rukyah penentu dan hisab itu adalah konfirmasi," jelas Nasaruddin.

Nasaruddin pun menjelaskan, sejak kepemimpinan Presiden RI pertama yakni Soekarno hingga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebenarnya semua sepakat mengikuti ketentuan pemerintah terkait awal puasa Ramadan.

Namun, seiring berkembangnya zaman, ternyata sidang isbat sudah tidak lagi menjadi satu-satunya pedoman dalam menentukan awal puasa Ramadan.