TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA ​- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, beserta jajaran pejabat eselon I Kementerian Luar Negeri.

Rapat koordinasi ini difokuskan pada pembahasan proyeksi kebijakan luar negeri dan arah diplomasi Indonesia ke depan.​

Baca juga: Komisi X DPR RI: MBG yang Sudah Berjalan Tidak Menggunakan Anggaran Pendidikan

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, dalam kesempatan tersebut secara khusus menyoroti dinamika kawasan dan peran ASEAN di tengah situasi global yang dinilai belum stabil.

Ia menyampaikan bahwa ASEAN saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu kawasan yang relatif stabil, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari tantangan, mengingat masih adanya konflik antara negara-negara bertetangga, seperti antara Kamboja dan Thailand, serta antara Myanmar dan Timor Leste.

BKSAP memahami bahwa ASEAN menjunjung tinggi prinsip non‑interference, namun dinilai perlu adanya langkah penguatan agar aksi-aksi nyata penyelesaian konflik di kawasan dapat lebih ditingkatkan.​

Lebih lanjut, Bramantyo mengungkapkan bahwa BKSAP baru-baru ini mengadakan pertemuan kehormatan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) AIPA.

Baca juga: DPR Akui Terima Surat Keluhan Warga Soal Lapangan Padel Dianggap Berisik

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen AIPA mengusulkan pemanfaatan ASEAN High Council sebagai salah satu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang hingga saat ini, mekanisme tersebut belum pernah digunakan.

Dalam forum rapat koordinasi ini, politisi muda ini kemudian menyampaikan beberapa pertanyaan kunci kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pertama, apakah dimungkinkan ASEAN High Council diaktifkan untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, apakah penggunaan ASEAN High Council tersebut dapat tetap sejalan dengan prinsip non‑interference yang selama ini dijunjung tinggi di ASEAN.

Ketiga, apakah terdapat cara lain atau perangkat (tools) lain yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat regional.​

Baca juga: DPR Tepis Isu MBG Potong Anggaran Pendidikan: Belum Terbukti Ada Satu Rupiah Pun yang Dipakai

Bramantyo menegaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai platform yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan.

Salah satunya adalah AIPA, yang selama ini berfungsi sebagai wadah diplomasi parlemen untuk membangun perdamaian dan kestabilan regional.

Ia juga menekankan pentingnya diplomasi parlemen, terutama dengan rencana DPR RI yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang AIPA Caucus tahun 2026 ini.