Dalam situasi global yang semakin kompetitif, ia menekankan pentingnya menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. 

DPR, kata dia, harus memastikan Indonesia tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar atau kepentingan ekonomi jangka pendek yang dapat merusak posisi strategis bangsa.

"Kritik seperti ini bukanlah sikap penolakan terhadap perdamaian. Justru sebaliknya, perdamaian yang adil harus dibangun di atas prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Indonesia harus tetap menjadi moral force, bukan sekadar pelengkap dalam operasi keamanan internasional," ucapnya.

Sebab itu, Mulyanto menilai DPR perlu segera menggelar rapat kerja terbuka, memanggil Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan pihak terkait serta membuka ruang dialog publik. 

"Parlemen harus menunjukkan ketegasan politik untuk menjaga konstitusi, kehormatan bangsa, dan konsistensi perjuangan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan melawan segala bentuk penjajahan di muka Bumi," pungkas Mulyanto.