Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto telah mencapai kesepakatan dagang resiprokal AS-RI atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).
• Namun, kesepakatan dagang resiprokal AS-RI ini menuai sorotan, sebab Indonesia dinilai memiliki beban kewajiban lebih besar daripada AS.
• Menurut pengamat hubungan internasional Farhan, Indonesia tidak memiliki banyak opsi saat menghadapi Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat hubungan internasional, Farhan Abdul Majiid menilai, Indonesia tidak memiliki banyak opsi saat menghadapi Amerika Serikat (AS) terkait kesepakatan dagang resiprokal AS-RI yang baru saja disepakati oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau kesepakatan dagang timbal balik antara Amerika Serikat dan Indonesia ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer di Washington DC, AS pada Kamis (19/2/2026) waktu AS.

Kesepakatan ini telah dipublikasikan langsung oleh United States Trade Representative (USTR) atau Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat.

Salah satu poin utama dalam kesepakatan dagang resiprokal ini adalah pemerintah Indonesia dan AS sepakat menurunkan tarif barang asal Indonesia ke AS menjadi 19 persen.

Kesepakatan tarif 19 persen ini merupakan hasil negosiasi berbulan-bulan karena awalnya Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

AS juga memberikan tarif 0 persen pada 1.819 pos tarif produk Indonesia, termasuk pertanian dan industri, serta tarif 0 persen untuk sejumlah produk tekstil dan apparel Indonesia melalui mekanisme kuota atau tariff rate quota (TRQ).

Sementara, Indonesia menghapus tarif (tarif nol persen/bebas bea masuk) pada lebih dari 99 persen produk asal AS, termasuk pertanian, kesehatan, makanan laut (seafood), otomotif, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan kimia.

Indonesia tidak punya banyak opsi

Farhan Abdul Majiid yang juga Dosen jurusan Hubungan Internasional (HI) di Universitas Islam Indonesia (UII) itu menilai, posisi Indonesia memang tidak memiliki banyak opsi, meskipun Amerika Serikat menjadi salah satu mitra strategis bagi Indonesia.

Hal ini karena AS tidak ingin tunduk pada norma perdagangan internasional secara multilateral, khususnya sebagaimana yang ditentukan oleh World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia. 

"Memang, posisi Indonesia mungkin saat ini tidak begitu banyak pilihan, khususnya dalam menghadapi Amerika Serikat karena Amerika Serikat tidak ingin patuh terhadap norma-norma perdagangan internasional yang selama ini berlaku khususnya melalui WTO," jelas Farhan dalam tayangan On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews.com, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Pengamat Soroti Pasal dan Risiko Paling Krusial dalam Perjanjian Dagang Indonesia-AS

"Di sisi lain, kita melihat bahwa Amerika Serikat tetap merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia khususnya dalam perdagangan internasional."

"Karena volume perdagangan kita dengan Amerika Serikat, itu jadi salah satu negara destinasi ekspor utama Indonesia, masuk top five setiap tahunnya."

Di sisi lain, meski AS merupakan mitra strategis bagi Indonesia, tetapi Indonesia bukan mitra strategis bagi negara yang beribukota di Washington, D.C. itu.

Oleh karenanya, Farhan menilai, mau tidak mau, Indonesia hanya bisa menerima pilihan yang terbatas saat melakukan negosiasi dagang dengan AS.

"Dan ini memperlihatkan bahwa bagi Indonesia kita melihat Amerika Serikat sebagai mitra yang penting. Meskipun bagi Amerika Serikat Indonesia tidak sepenting itu dalam hal perdagangan, begitu ya," kata Farhan.