Ringkasan Berita:

• Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG.
• Ia menilai hal ini ironis karena banyak sekolah di pelosok masih rusak dan tidak layak.
• Esti menegaskan PDIP perlu meluruskan narasi simpang siur soal sumber dana MBG, yang memang berasal dari alokasi pendidikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah kondisi sejumlah sekolah tidak layak yang berada di berbagai pelosok Tanah Air.

Esti menyebut, bahwa partainya merasa perlu meluruskan narasi simpang siur terkait dana MBG diambil dari alokasi anggaran pendidikan.

Terlebih, ia mengaku mendapat banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait asal-usul dana program tersebut.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," kata MY Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Esti pun membenarkan bahwa program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan.

Oleh karena itu, ia pun merasa PDIP perlu membeberkan kebenaran sesuai dengan data-data resmi yang ada.

Lebih lanjut, Esti menyayangkan tersedotnya dana pos pendidikan. Menurutnya, alokasi tersebut seharusnya bisa difokuskan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari kata layak.

Legislator asal Yogyakarta ini mencontohkan potret pendidikan yang kerap viral di media sosial, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya," ungkap Esti.

Ia pun membayangkan jika anggaran pendidikan tersebut tidak dipecah untuk program lain, pemerintah bisa berfokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan fisik sekolah.

"Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah," terangnya.

Selain masalah infrastruktur, Esti nenaruh catatan soal kesejahteraan tenaga pendidik.

Pasalnya, anggaran pendidikan yang besar seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan nasib para guru.

"Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada," tegasnya.

Esti pun menegaskan bahwa partainya tidak akan diam ketika narasi di publik mulai melenceng dari data dan fakta yang ada di lapangan.

"Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita berikan," tandasnya.