JK Respons Soal Prabowo Siap Jadi Mediator Iran-AS: Niat Baik, Tapi Ada Masalah Lebih Besar

Ringkasan Berita:

• JK nilai niat Prabowo tawarkan diri jadi juru runding AS-Iran sebagai rencana baik
• JK ingatkan permasalah di Timur Tengah sulit diselesaikan
• JK menyayangkan perjanjian dagang Indonesia-AS 

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri untuk jadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Menurut JK, niat dari Prabowo baik. Namun, situasi Timur Tengah saat ini tidak sesederhana yang dibayangkan.

"Ya niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya," kata JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026).

Menurut JK, konflik di kawasan Timur Tengah selama ini sulit diselesaikan.

Ia menyinggung konflik Israel dan Palestina yang hingga kini belum menemukan titik damai.

Baca juga: Perang Iran-AS Berpotensi Tekan Indonesia, Harga Minyak hingga Rupiah Terancam

"Ya Israel dengan Palestina saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika," tuturnya.

JK juga turut menyayangkan perjanjian dagang Indonesia-AS yang menurutnya tidak seimbang dan merugikan sebelah pihak.

"Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara, dalam keadaan ini, dalam hal perundingan seperti itu," ucapnya.

Baca juga: Kecaman terhadap Agresi Militer AS-Israel ke Iran, Indonesia Diminta Mundur dari Board of Peace

Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat.

Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.

"Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataannya, Sabtu
(28/2/2026).

Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan Amerika Serikat dengan Iran sehingga konflik bersenjata kembali meletus.

Kementerian Luar Negeri pun menyerukan agar semua pihak yang terlibat menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi.