Pakar Nilai RI Blunder Gabung BoP: Harus Kecam Serangan AS ke Iran

Ringkasan Berita:

• Peneliti PSKP UGM Achmad Munjid menilai langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace sebagai tindakan blunder.
• Indonesia seharusnya bebas dari pengaruh blok mana pun dan secara aktif mengupayakan inisiatif perdamaian.
• Pasalnya, dasar dari politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

TRIBUNNEWS.COM - Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Achmad Munjid, menilai langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian sebagai tindakan blunder.

Pasalnya, dasar dari politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif.

Indonesia seharusnya bebas dari pengaruh blok mana pun dan secara aktif mengupayakan inisiatif perdamaian.

"Masuknya kita ke Board of Peace itu sebetulnya juga saya lihat sebagai tindakan blunder, kalau dihubungkan dengan prinsip bebas aktif," ucap Munjid dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Selasa (10/3/2026).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mesti bersikap tegas mengecam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. 

Apalagi, saat ini sudah banyak masyarakat Iran yang menjadi korban atas serangan yang dilakukan oleh Negeri Paman Sam.

"Jadi saya kira sekarang ini pemerintah harus bersikap lebih tegas, perlu mengecam dengan tegas tindakan yang sepihak penyerangan terhadap Iran dan kemudian bersuara keras untuk menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung sekarang ini karena korbannya sudah sangat banyak, masyarakat sipil yang paling menderita," tuturnya.

Kemudian, jika ingin memanfaatkan posisinya di BoP, sambung Munjid, Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara anggota lain mendesak agar perang AS-Israel dengan Iran dihentikan.

"Jadi saya kira Indonesia sebagai anggota Board of Peace kalau mau dimanfaatkan posisinya itu justru harus bekerja sama dengan negara-negara anggota yang lain mendesak supaya perang segera dihentikan," jelasnya.

RI Tunda BoP

Eskalasi konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran dalam memaksa pemerintah Indonesia mengambil langkah taktis.

Diplomasi tingkat tinggi terkait Board of Peace kini resmi ditangguhkan demi memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).

Baca juga: Komunikolog Sebut Mundur dari BoP Ganggu Hubungan Indonesia-AS, Terutama Personal Trump dan Prabowo

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang mengonfirmasi bahwa seluruh pembahasan BoP saat ini dalam posisi on hold (ditangguhkan).

Fokus utama Jakarta kini beralih sepenuhnya pada langkah antisipatif menghadapi ledakan konflik di kawasan tersebut.

"Fokus diplomasi kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah deeskalasi," ujar Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Prinsip 'Honest Broker'

Di tengah tarikan kepentingan global, Indonesia menegaskan posisinya sebagai honest broker atau penengah yang jujur.