Prabowo Minta Rakyat Siap Hadapi Kesulitan, Ekonom Sentil MBG-Kopdes: Program Mahal Harus Dikurangi

Ringkasan Berita:

• Prabowo mengatakan seluruh dunia mengalami goncangan akibat perang di Timur Tengah, sehingga dia mewanti-wanti agar rakyat Indonesia bersiap menghadapi kesulitan akibat perang tersebut. 
• Bicara soal dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia ini, Wijayanto menyarankan agar program pemerintah yang mahal bisa dikurangi
• Program-program yang disebut mahal itu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga pembelian Alutsista 

TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan bahwa program-program pemerintah yang menggelontorkan dana banyak harus dikurangi di tengah konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang kian memanas ini.

Akibat perang AS-Iran tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Indonesia karena konflik itu mendorong lonjakan harga energi, peningkatan volatilitas pasar keuangan, dan gangguan pada jalur logistik internasional.

Presiden Prabowo Subianto bahkan mengatakan seluruh dunia mengalami goncangan akibat perang di Timur Tengah ini, sehingga dia juga mewanti-wanti agar rakyat Indonesia bersiap menghadapi kesulitan akibat perang tersebut. 

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan berani dalam menghadapi kesulitan yang terjadi nantinya.

Bicara soal kemungkinan dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia ini, Wijayanto pun menyarankan agar program pemerintah yang mahal bisa dikurangi terlebih dahulu.

"Program-program yang mahal itu memang mau tidak mau harus dikurangi, di masa lalu mungkin orang tidak percaya dengan analisa, ekonom ngasih masukan, tapi sekarang orang harus percaya kepada fakta, fakta bahwa kita kesulitan keuangan," tegas Wijayanto, Rabu (11/3/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Wijayanto lantas menjelaskan program-program yang disebutnya mahal itu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga pembelian alutsista atau alat utama sistem senjata.

"Jadi ya harus diadakan rasionalisasi, misalnya MBG yang betul-betul butuh itu kan hanya 15 persen anak Indonesia. Kenapa tidak fokus ke yang 15 persen itu dulu atau 25 persen saja, yang lain-lain bisa menunggu," katanya.

"Kemudian program yang lain, Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa tidak direm sedikit? Tetap jalan tapi jangan terlalu eksesif, terutama dari sisi spending."

"Kemudian hal-hal yang lain membeli Alutsista dan lain sebagainya yang biayanya mahal sekali. Kenapa tidak ditunda? Ancaman kita adalah ancaman ekonomi di dalam negeri, alutsista itu untuk ancaman pertahanan dari luar negeri," papar Wijayanto.

Oleh karena itu, untuk saat ini menurut Wijayanto, realokasi dan rasionalisasi merupakan pilihan yang paling tepat. 

Baca juga: Minyak Mentah Dunia Melonjak, Ekonom Sarankan Pangkas Dana MBG: Kenaikan Harga BBM Opsi Akhir

"Jadi menurut saya melakukan realokasi, rasionalisasi itu pilihan yang mungkin satu-satunya," tegasnya.

"Dalam situasi yang sangat kompleks seperti Indonesia ini, sebelum perang teluk kan kita sendiri sudah mengalami beberapa turbulensi. Ini situasi yang sangat sulit, jadi justru aneh, tidak proper dan tidak realistis ketika pemerintah tetap mendorong program-program populis," kata Wijayanto.

Wijayanto pun menegaskan bahwa pemerintah harus mengerem terlebih dahulu program-program populis itu.