Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
Update Jadwal & Skor
Grup K - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 00:00 WIB
Portugal
Portugal
1 - 1
DR Congo
RD Kongo
Grup L - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 03:00 WIB
England
Inggris
4 - 2
Croatia
Kroasia
Grup L - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00 WIB
Ghana
Ghana
1 - 0
Panama
Panama
Grup K - Matchday 1
Kamis, 18 Juni 2026 | 09:00 WIB
Uzbekistan
Uzbekistan
VS
Colombia
Kolombia
Grup A - Matchday 2
Kamis, 18 Juni 2026 | 23:00 WIB
Czechia
Ceko
VS
South Africa
Afrika Selatan
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Prabowo Minta Rakyat Siap Hadapi Kesulitan, Ekonom Sentil MBG-Kopdes: Program Mahal Harus Dikurangi

Program-program yang disebut Ekonom mahal itu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga pembelian Alutsista.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Rifqah
Editor: Febri Prasetyo
Memuat video…

"Kemudian digeser ke hal-hal yang sifatnya lebih substantif. Harus hal-hal yang substantif yang dikedepankan, yang populis yang bisa ditunda, ditunda untuk membiayai hal-hal yang sangat urgent."

"Karena tanpa perang teluk, lagi-lagi saya tekankan, fiskal kita sudah kesulitan apalagi dengan tambahan perang teluk ini," ujar Wijayanto.

Ekonom Sarankan Pangkas Dana MBG

Tak jauh berbeda dengan Wijayanto, ekonom Abra Talattov dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) juga menilai pemangkasan dana program MBG saat ini yang paling mungkin dilakukan di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia, daripada menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Adapun, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu di Iran, yang disusul dengan ditutupnya Selat Hormuz, harga minyak mentah Brent terus naik.

Saat ini harga minyak dunia disebutkan tembus hingga US$ 100/barel. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum ada gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri imbas kenaikan harga minyak yang terjadi itu dan masih akan dipantau dalam satu bulan ke depan.

Purbaya juga menegaskan belum ada rencana menaikkan harga BBM subsidi. Evaluasi menyeluruh terhadap harga BBM baru akan dilakukan setelah sebulan ini berlalu.

Namun, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tidak sanggup lagi menanggung, Purbaya membuka kemungkinan adanya kenaikan harga BBM.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara untuk MBG, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan memangkas anggaran program MBG. Namun, efisiensi akan dilakukan pada pengeluaran yang dinilai tidak produktif. 

Menurut Purbaya, evaluasi akan difokuskan pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan utama program, seperti pengadaan perlengkapan tambahan yang tidak mendukung penyediaan makanan.

Namun, menurut Abra, pemangkasan dana MBG yang paling mungkin dilakukan daripada menaikkan harga BBM.

"Pemerintah tentu perlu melihat dari sisi pos belanja yang lain ya, termasuk dalam hal ini adalah MBG untuk dilakukan realokasi tambahan subsidi dan kompensasi energi," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (10/3/2026).

"Karena memang dari pos belanja-belanja yang lain yang paling memungkinkan dipangkas ataupun direlokasi adalah dari belanja MBG dan juga termasuk belanja barang dari kementerian lembaga yang lain. 

Lebih lanjut, kata Abra, anggaran MBG sebanyak Rp335 triliun tahun 2026 itu bisa direalokasi 10 persen-20 persen secara bertahap untuk menambah alokasi subsidi energi. 

Jika memang pada akhirnya hanya minyak mentah dunia itu masih terus melonjak, Abra mengatakan, baru opsi terakhir adalah menaikkan harga BBM.

"Harga minyak mentah masih akan terus meningkat di atas 120 dolar misalnya, itu nanti baru opsi yang kedua yaitu dengan melakukan penyesuaian harga (BBM). Jadi saya melihat penyesuaian harga BBM itu menjadi langkah terakhir," ucapnya.

Sesuai Minatmu
Halaman 2/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas