Ringkasan Berita:

• Wacana pemotongan gaji DPR muncul setelah Presiden Prabowo mencontoh kebijakan Pakistan untuk efisiensi anggaran, dan mendapat respons beragam dari elite partai.
• Sejumlah politisi mendukung wacana tersebut, namun PDIP meminta pemotongan dimulai dari presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi sebagai teladan.
• Saat ini total penghasilan anggota DPR sekitar Rp65,5 juta per bulan setelah pemangkasan tunjangan, dengan komponen terbesar berasal dari berbagai tunjangan.

TRIBUNNEWS.COM - Wacana pemotongan gaji anggota DPR RI saat ini tengah bergulir.

Hal ini bermula saat Presiden Prabowo Subianto yang mengungkit langkah pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global, termasuk akibat konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

Ia juga menyoroti Pakistan yang memotong gaji anggota DPR dan menterinya demi efisiensi anggaran.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Pernyataan Kepala Negara ini pun menuai respons beragam dari sejumlah elite partai, khususnya para legislator.

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno misalnya yang mengatakan PAN akan mengikuti arahan Prabowo terkait langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

"Kita ikut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, kita tentu siap," kata Eddy, Senin (16/3/2026).

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji yang siap jika gajinya dipotong negara.

Ia mengatakan dukungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepekaan terhadap keadaan serta menyesuaikan diri.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menyatakan wacana untuk memotong gaji pejabat termasuk anggota DPR hendaknya diterapkan terlebih dahulu dari pimpinan negara sebagia bentuk teladan.

"Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini," kata Andreas, Senin (16/3/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan contoh dari level tertinggi agar semangat efisiensi benar-benar tecermin dalam tata kelola pemerintahan.

"Jangan perintahkan untuk potong orang lain," ujar Andreas.

Baca juga: Soal Wacana Potong Gaji DPR dan Menteri, PDIP Minta Dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden