TRIBUNNEWS.COM – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Salah satu fokus utama yang akan dikebut setelah Idulfitri 1447 Hijriah adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat, roboh, atau hanyut akibat bencana.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah usai Lebaran agar pembangunan huntap dapat dipercepat.

“Kami sudah menjadwalkan setelah Lebaran untuk turun bersama Menteri PKP mengoordinasikan pemda yang sudah siap dibangun agar segera direalisasikan,” ujarnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Sabtu (21/3/2026).

Baca juga: Kasatgas PRR: Rehabilitasi Pascabencana Tetap Prioritas, Kehadiran Presiden Jadi Bukti

Dalam pelaksanaannya, pembangunan huntap dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai lembaga, seperti BNPB, Kementerian PKP, Kemenko Polhukam, hingga Polri, serta dukungan dari pihak swasta dan individu.
Satgas PRR menyiapkan dua skema pembangunan huntap bagi penyintas bencana. Skema pertama adalah metode in situ, yakni pembangunan rumah di lokasi asal atau sekitar hunian sebelumnya dengan mempertimbangkan aspek keamanan lahan secara ketat.

BNPB menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam skema ini. Salah satu lokasi yang akan dibangun dengan metode in situ berada di Kabupaten Bireuen, Aceh, dengan usulan sebanyak 365 unit huntap. Sementara itu, skema kedua adalah metode komunal atau relokasi terpusat, di mana hunian dibangun pada satu kawasan yang telah dinyatakan aman untuk menampung warga dari daerah yang tidak lagi layak huni.

Dalam skema komunal ini, Kementerian PKP menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam penyediaan lahan dan pembangunan kawasan hunian baru.

Secara keseluruhan, Satgas PRR mencatat rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 36.669 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110 unit telah selesai dibangun, sementara 1.359 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Sembari menunggu pembangunan huntap rampung, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi. Selain itu, disediakan pula Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta bagi warga yang memilih menyewa rumah selama masa transisi.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan para penyintas tidak hanya memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi juga dapat kembali menata kehidupan secara bertahap pascabencana.

Baca juga: Antusias dan Penuh Harapan, Penyintas Sambut Pembangunan Huntap di Bireuen