Ringkasan Berita:

• Pakar menilai framing kerap digunakan untuk membentuk opini publik hingga memicu ketidakstabilan politik dan konflik 
• Contoh klasiknya adalah kesaksian Nayirah sebelum invasi Irak yang belakangan terbukti sebagai propaganda 
• Agus juga menyoroti kasus kekinian dan domestik yang dinilai berpotensi menjadi bagian dari skenario framing untuk kepentingan tertentu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Isu framing atau pembentukan opini dinilai kerap digunakan sebagai instrumen dalam menciptakan ketidakstabilan politik dan geostrategis. 

Pakar Hukum dan Keamanan, Agus Widjajanto mencontohkan bagaimana praktik framing pernah terjadi dalam sejarah internasional, khususnya menjelang invasi Irak oleh Amerika Serikat yang berujung pada jatuhnya Saddam Hussein.

Salah satu contoh yang diangkat adalah kisah Nayirah al-Sabah yang memberikan kesaksian emosional pada 10 Oktober 1990 di hadapan Congressional Human Rights Caucus di Amerika Serikat.

Dalam kesaksiannya, Nayirah mengklaim tentara Irak mencabut bayi-bayi dari inkubator di rumah sakit Kuwait hingga meninggal dunia.

Kesaksian tersebut mengguncang opini publik Amerika dan bahkan berulang kali dikutip oleh Presiden George H. W. Bush untuk membenarkan intervensi militer.

Baca juga: Kemarahan Yai Mim Viral, Kuasa Hukum Pilih Mundur usai Dituding Memeras: Saya di-Framing

Namun belakangan terungkap bahwa Nayirah adalah putri Duta Besar Kuwait untuk AS, Saud Nasir al-Sabah, dan kesaksiannya disusun oleh firma humas Hill & Knowlton. Investigasi menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki bukti yang valid.

“Ini menjadi contoh klasik bagaimana propaganda digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan keputusan politik,” ujar Agus dalam pernyataannya Selasa (24/3/2026) 

Ia juga menyinggung kasus terbaru yang berpotensi memicu konflik besar, yakni dugaan upaya pencurian jet tempur MiG-31 milik Rusia oleh intelijen Ukraina dan Inggris.

Menurut laporan Dinas Keamanan Federal Rusia, rencana tersebut melibatkan upaya menyuap pilot Rusia dengan imbalan jutaan dolar dan kewarganegaraan asing. Pilot itu disebut akan diterbangkan ke pangkalan NATO di Constanta, Rumania, dengan skenario yang berpotensi memicu eskalasi besar.

"Jika tidak terbongkar, ini bisa menjadi provokasi yang berujung konflik lebih luas,” kata Agus.

Dalam analisanya, Agus menjelaskan bahwa framing merupakan teknik mempengaruhi opini publik dengan menyajikan informasi dalam konteks tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan melalui penyajian informasi selektif, penggunaan emosi, serta pembentukan narasi sederhana yang mudah diterima publik.

Lebih lanjut, Agus mengaitkan fenomena framing dengan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang diduga melibatkan empat oknum anggota BAIS TNI.

Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan yang memunculkan pertanyaan publik. Diantaranya, mengapa rekaman CCTV tidak dihilangkan jika aksi tersebut benar dilakukan secara profesional, serta mengapa anggota yang diduga terlibat justru dapat dengan cepat diidentifikasi dan ditangkap.

Selain itu, motif dari tindakan tersebut juga dinilai belum sepenuhnya jelas. Agus mempertanyakan keuntungan apa yang dapat diperoleh dari aksi tersebut, terlebih setelah disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia menduga bahwa penyerangan tersebut dilakukan secara terencana dan terorganisasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Komisi III DPR RI yang menilai peristiwa tersebut bukan kejahatan spontan.