Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

DPR Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan Cegah Praktik Penimbunan BBM

Herman Khaeron mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM).

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
zoom-in DPR Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan Cegah Praktik Penimbunan BBM
Tribunnews.com/Chaerul Umam
CEGAH PENIMBUNAN BBM - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Ia mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM), di tengah tekanan krisis energi global yang mendorong lonjakan harga minyak dunia. 

"Kami tentu akan menyesuaikan dengan pemerintah, karena bagaimanapun keputusan-keputusan itu juga kan harus beriringan. Dalam situasi krisis, dalam situasi yang membutuhkan kebersamaan, DPR dan pemerintah harus kompak," katanya.

Herman pun optimistis tekanan akibat krisis energi global ini bersifat sementara dan akan mereda seiring membaiknya kondisi geopolitik serta normalisasi rantai pasok energi dunia.

"Artinya ini menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa melewati masa ini, karena insya Allah kalau ke depannya misalkan perang Amerika, Israel, dan Iran sudah mulai mereda, Selat Hormuz kembali normal," ujarnya.

"Kemudian komoditas bisa dihasilkan sesuai dengan kemampuan produksi rata-rata biasanya oleh negara-negara lain, bahkan kita bisa berswasembada energi, bisa swasembada pangan, swasembada air tercapai, tentu ini adalah masa-masa yang tentu ingin kita raih, ingin kita capai, dan kehidupan kita normal, dan tentu ke depannya kita bisa lebih baik," tandasnya.

 

Rekomendasi Untuk Anda
Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas