Terkait peruntukannya, kata Dadan, kendaraan listrik ini akan digunakan oleh seluruh personel operasional di satuan pelayanan bawah, bukan hanya untuk pejabat tertentu. 

Ia menyatakan fokus utama distribusi adalah daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat.

"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit," tuturnya.

Dadan menambahkan bahwa penggunaan sepeda motor merupakan kebutuhan vital untuk memastikan distribusi dan pemantauan program gizi hingga ke tingkat desa. Efisiensi waktu dan aksesibilitas menjadi alasan utama di balik kebijakan ini.

"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelasnya.

Dadan membantah kabar yang menyebut harga pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp58 juta per unit. 

Dadan mengklaim bahwa pemerintah mendapatkan harga jauh lebih murah dari harga pasaran, yakni Rp42 juta per unit.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran," jelasnya.

Dadan juga memastikan bahwa tidak akan ada penambahan unit kendaraan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah menilai jumlah yang telah terealisasi saat ini sudah mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir periode anggaran.

"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," pungkasnya.