Ringkasan Berita:

 

• Jagatara meluncurkan Gerakan Nasional Edukasi Anti-Disinformasi untuk memperkuat literasi digital dan menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi
• Ketua Dewan Pembina Agus Andrianto menegaskan pentingnya mencegah penyebaran hoaks yang dapat memecah belah masyarakat
• Program ini melibatkan edukasi komunitas, relawan anti-hoaks, dan kolaborasi lintas daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga derasnya arus informasi digital yang berpotensi memicu disinformasi dan memecah belah masyarakat. 

Di tengah kondisi tersebut, penguatan literasi digital dinilai menjadi salah satu kunci utama menjaga ketahanan sosial dan persatuan nasional.

Ketua Dewan Pembina Jaga Nusantara Bersama (Jagatara), Jenderal Polisi (Purn) Drs. Agus Andrianto SH MH menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh memberi ruang bagi penyebaran informasi yang bersifat provokatif dan menyesatkan.

Ia menekankan bahwa persatuan merupakan fondasi utama dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.

“Persatuan bangsa adalah fondasi utama pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat harus berperan aktif menjaganya,” kata Agus dalam peluncuran Gerakan Nasional Edukasi Anti-Disinformasi di Kantor DPP Jagatara, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Agus yang juga menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu mengingatkan bahwa penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat berdampak serius terhadap stabilitas sosial.

Karena itu, ia mengajak seluruh anggota dan jaringan Jagatara untuk aktif mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kohesi sosial di tengah derasnya arus informasi digital.

Kegiatan peluncuran tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat serta perwakilan daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kehadiran lintas daerah ini disebut mencerminkan kuatnya konsolidasi organisasi dalam merespons isu-isu strategis nasional, khususnya terkait keamanan informasi dan ketahanan sosial.

Ketua Umum Jagatara, Edy Koesriadi, menyampaikan bahwa Gerakan Nasional Edukasi Anti-Disinformasi merupakan langkah konkret organisasi dalam memperkuat ketahanan masyarakat di era digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak selalu diikuti dengan kesiapan literasi masyarakat dalam memilah informasi.

“Kami mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih kritis dalam menyaring informasi, sekaligus menghindari potensi provokasi yang dapat memicu perpecahan,” ujar Edy.

Ia menambahkan, momentum Halalbihalal Nasional Jagatara yang turut digelar bersamaan dengan peluncuran program ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat solidaritas internal organisasi.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyatukan arah gerak organisasi dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan.

“Ini bukan sekadar tradisi, tetapi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh elemen Jagatara dalam memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Jagatara DKI Jakarta, Deni Rafli, menilai bahwa disrupsi informasi telah menjadi tantangan serius yang berpotensi memperlebar polarisasi sosial di masyarakat.

Menurutnya, arus informasi yang sangat cepat di media sosial harus diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai agar tidak mudah terjebak dalam narasi provokatif.

“Disinformasi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap persatuan bangsa. Karena itu, Jagatara mengambil langkah konkret melalui edukasi publik yang terstruktur, masif, dan berkelanjutan,” ujar Deni.

Ia menjelaskan bahwa melalui gerakan ini, Jagatara akan menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya edukasi literasi digital berbasis komunitas, pembentukan relawan anti-hoaks di berbagai daerah, penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta kampanye nasional untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap provokasi digital.

Deni menegaskan bahwa seluruh program tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Jagatara dalam mendukung dan mengawal implementasi program-program strategis pemerintah agar berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat.

“Dukungan terhadap pemerintah harus diwujudkan dalam aksi nyata. Jagatara siap berperan aktif memastikan program-program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri pimpinan Jagatara dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Riau, Aceh, dan wilayah lainnya. Kehadiran para perwakilan ini menunjukkan kuatnya jaringan organisasi dalam memperluas jangkauan gerakan nasional berbasis masyarakat.

Dengan diluncurkannya Gerakan Nasional Edukasi Anti-Disinformasi ini, Jagatara menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.