Ringkasan Berita:

• Tito menegaskan bahwa kebijakan WFH setiap hari Jumat merupakan kebijakan nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. 
• Penegasan ini disampaikan usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 13 Juni 2026.
• Tito meminta pemerintah daerah menunjukkan loyalitas kepada pemerintah pusat dengan mengimplementasikan aturan tersebut.
• Meski bersifat wajib, daerah tetap diberikan ruang untuk mengatur teknis pelaksanaannya sesuai kondisi masing-masing wilayah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat merupakan kebijakan nasional yang wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah.

Penegasan ini disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2026). 

Ia meminta pemerintah daerah untuk menunjukkan loyalitasnya kepada pemerintah pusat dengan mengimplementasikan aturan tersebut.

Tito menjelaskan bahwa meski bersifat wajib, pemerintah daerah tetap diberikan ruang untuk mengatur teknis pelaksanaannya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Kebijakannya prinsipnya harus diterapkan, cuma masalah proporsionalnya, proporsinya yang apa nama itu diserahkan kepada daerah diskresinya. Berapa yang WFH, berapa yang WFO," ujar Tito.

Mendagri Tito mengingatkan bahwa kepatuhan daerah terhadap kebijakan ini merupakan bentuk keselarasan hubungan antara pusat dan daerah.

"Tapi sebagai kebijakan nasional ya harus ikutin laksanakan ya, untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat," tegasnya.

Menurut Tito, penerapan WFH pada hari Jumat bukan sekadar mengikuti tren, melainkan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memodernisasi pola kerja birokrasi di Indonesia.

"Ini adalah dalam rangka untuk transformasi budaya kerja yang lebih efektif efisien. Gitu. Saya kira itu," tambah mantan Kapolri tersebut.

Kebijakan WFH hari Jumat ini merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi energi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah berharap WFH yang diberlakukan sehari sepekan akan mengurangi beban operasional kantor.