Ringkasan Berita:

• Jubir Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mengapresiasi pernyataan Natalius Pigai yang menilai JK sebagai negarawan dan mendorong penyelesaian polemik melalui dialog, bukan jalur hukum.
• JK yang sedang berada di Jepang berencana memberikan klarifikasi pada 18 April 2026 di Jakarta, sekaligus membuka ruang dialog dengan tokoh lintas agama untuk meredam polemik ceramahnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), Husain Abdullah, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mengatakan, M. Jusuf Kalla sebagai negarawan dan tidak ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu. 

Pigai juga meminta semua pihak tidak mudah terpancing dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah. 

"Kami memaknai pernyataan Menteri HAM RI, Natalius Pigai, sebagai pandangan yang jernih dari pemerintah agar masalah selesai dengan tanpa mereduksi kenegarawanan dan peran Pak JK dalam proses perdamaian Poso dan Ambon. Sekaligus memberi arah dalam penyelesaian masalah yang sedang viral ini," kata Husain kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, JK saat ini sedang berada di Jepang, dan akan menyampaikan klarifikasi langsung hari Sabtu 18 April 2026 di Jakarta.

"Saat ini Pak Jusuf Kalla masih berada di Jepang, dalam rangka meresmikan sejumlah masjid sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta menjalankan beberapa agenda lainnya," ujarnya.

Meskipun di luar negeri, JK memberi perhatian terhadap polemik yang timbul sebagai buntut dari potongan video ceramahnya di kampus UGM.

Selain itu, JK juga berencana mengadakan pertemuan dengan sejumlah Tokoh Islam dan Kristen untuk menjelaskan langsung konteks utuh ceramahnya, sehingga masalah tidak berkembang liar dan kerukunan umat beragama tetap terjaga.

“Pak JK ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin dan pendekatan dialog, seperti yang selalu beliau lakukan selama ini,” kata Husain Abdullah.

Diberitakan sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan penolakannya atas laporan polisi terhadap Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Menurut Pigai jalan dialog akan jauh lebih baik untuk tetap menjaga persaudaraan antar sesama anak bangsa.

Lagipula Pigai tidak meyakini ada intensi Jusuf Kalla untuk mendiskreditkan kelompok agama tertentu dengan pernyataannya. 

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga. Pak JK itu negarawan, mantan Wapres saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu. Adapun hal-hal yang jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog tanpa perlu melapor polisi,” ungkap Pigai kepada wartawan, Selasa (14/4/2026). 

Menurut Natalius masyarakat perlu menahan diri untuk tidak mudah terpancing dengan narasi-narasi yang saling membenturkan hanya karena perbedaan agama. 

“Membenturkan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa. Jauh lebih penting saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” pungkas Pigai.

Penyebab Jusuf Kalla Dilaporkan