Imbas Perang Timur Tengah dan El Nino, Anggota DPR Desak Adanya Antisipasi Badai PHK

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IX DPR, Pulung Agustanto mendesak pemerintah melakukan antisipasi agar tidak terjadi PHK massal buntut perang Timur Tengah dan El Nino
• Pulung memandang pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan business as usual. Harus ada langkah luar biasa untuk mencegah berbagai krisis semakin memburuk. 
• Pulung menjelaskan, berdasarkan proyeksi ekonomi, tahun ini diperkirakan lebih dari 100.000 pekerja berpotensi terdampak PHK, meningkat signifikan dari angka 88.000 pada tahun sebelumnya.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Pulung Agustanto, memperkirakan ekonomi Indonesia akan menghadapi tekanan akibat berbagai kondisi yang berdampak ke tanah air. 
 
Kondisi itu misalnya Perang di Timur Tengah yang akan meningkatkan harga energi dunia dan fenomena El Nino yang diperkirakan menekan produksi pangan. Hal itu terjadi seiring dengan pelemahan kekuatan fiskal Indonesia. 
 
Menurut Pulung, kondisi ini bagi dunia usaha akan berakibat pada  sektor padat karya yang menampung banyak tenaga kerja yang pada akhirnya menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masal. 

Pulung lantas memberikan peringatan agar negara memitigasi terkait potensi gelombang PHK massal yang mengancam sektor industri nasional dalam waktu dekat. Demikian juga dengan gelombang El Nino yang diperkirakan akan mengganggu hasil pertanian.
 
“Tekanan global yang berlapis, mulai dari eskalasi konflik di Timur Tengah hingga anomali cuaca El-Nino, menjadi pemicu utama rapuhnya stabilitas ketenagakerjaan saat ini,” kata Pulung dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Jumat (17/4/2026).

Melihat kondisi seperti ini, Pulung memandang pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan business as usual. Harus ada langkah luar biasa untuk mencegah berbagai krisis semakin memburuk. 

Ratusan Ribu Pekerja Berpotensi Terdampak PHK

Pulung menjelaskan, berdasarkan proyeksi ekonomi, tahun ini diperkirakan lebih dari 100.000 pekerja berpotensi terdampak PHK, meningkat signifikan dari angka 88.000 pada tahun sebelumnya. 

Data menunjukkan sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan—khususnya di sektor tekstil dan otomotif—saat ini terancam kehilangan pekerjaan, dengan konsentrasi wilayah terdampak di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pulung memandang ancaman ini sebagai alarm serius bagi perlindungan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi nasional.

"Ancaman PHK massal tidak boleh dibiarkan menjadi krisis sosial. Negara harus hadir melindungi pekerja, menjaga keberlangsungan industri, dan memastikan ekonomi tetap berpihak pada rakyat," tegas Pulung.

Baca juga: Dunia Usaha Lesu, Banyak Perusahaan Ogah Buka Lowongan, Sudah Ada 8.389 Pekerja Terkena PHK 

Dalam pandangannya situasi geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga energi dan bahan baku yang memperlebar defisit fiskal serta melemahkan nilai tukar rupiah. 

Kondisi ini secara langsung meningkatkan biaya produksi, terutama pada industri padat karya yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik dan kapas. 

Keresahan industri juga tercermin dari data yang menunjukkan bahwa 67 persen perusahaan tidak berencana melakukan rekrutmen tenaga kerja baru, sementara puluhan perusahaan lainnya memilih menunda ekspansi hingga lima tahun ke depan.

Baca juga: Tanggapi Isu Kolaps, GNI Tegaskan Operasional Tetap Berjalan hingga Sebut PHK Bersifat Sementara

Pemerintah Harus Ambil Langkah Strategis

Sebagai anggota komisi yang membidangi ketenagakerjaan, Pulung mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis berupa mitigasi dan perlindungan pekerja nasional. 

“Pemerintah harus serius memikirkan dampak kondisi global terhadap pekerja kita. Program perlindungan dan skema program yang menciptakan penyerapan tenaga kerja baru sangat dibutuhkan," ungkap Pulung.

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penguatan terhadap industri padat karya.

Dukungan nyata pemerintah sangat dibutuhkan baik berupa insentif fiskal, kemudahan perizinan, akses permodalan, kepastian pasokan bahan baku sampai hal-hal teknis lainnya.