Ringkasan Berita:

• Amnesty International Indonesia merilis laporan tahunan mengenai situasi Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2025-2026 di level global dan Indonesia.
• Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengungkapkan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
• Menurutnya, terdapat tren agresif dari aktor-aktor besar yang berupaya meruntuhkan tatanan hukum internasional.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amnesty International Indonesia merilis laporan tahunan mengenai situasi Hak Asasi Manusia (HAM) periode 2025-2026 di level global dan Indonesia.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memulai pemaparan dengan memberi catatan merah yang menyebut tahun 2025 sebagai masa kelam bagi supremasi hukum, baik di tingkat global maupun nasional.

Baca juga: Komnas HAM Kecam Penembakan Pilot-Kopilot Smart Air di Papua, Sebut Pelanggaran Hak Asasi

Ia mengungkapkan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. 

Menurutnya, terdapat tren agresif dari aktor-aktor besar yang berupaya meruntuhkan tatanan hukum internasional.

"Tahun 2025 adalah tahun dari serangan predatoris terhadap supremasi hukum, hak asasi manusia di dunia, dan ini termasuk sistem hukum internasional," kata Usman Hamid saat menyampaikan laporan tahunan di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Usman menyebut bahwa situasi HAM secara global saat ini telah memasuki fase yang sangat krusial.

"Situasi hak asasi manusia secara global memasuki era yang paling berbahaya karena sejumlah negara-negara kuat dan korporasi-korporasi besar mengambil sikap-sikap anti-hak asasi manusia secara gamblang menyerang sistem multilateralisme dan hukum internasional," tuturnya.

Ia mencontohkan berbagai krisis dunia, mulai dari dugaan praktik genosida di Gaza, agresi militer Israel dan Amerika Serikat (AS) di berbagai kawasan, hingga upaya melumpuhkan sistem peradilan internasional seperti International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Internasional.

Beralih ke situasi di dalam negeri, Amnesty memaparkan bahwa Indonesia tidak luput dari tren serangan predatoris. 

Salah satu yang disorot adalah semakin menyempitnya ruang berekspresi dan meningkatnya represi terhadap suara-suara kritis.

Berdasarkan catatan, sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, terjadi berbagai bentuk intimidasi, mulai dari sensor karya seni hingga tindakan represif aparat terhadap warga yang menyuarakan aspirasi politik, seperti penggunaan bendera West Papua.

Laporan tersebut juga mencatat serangan fisik terhadap aktivis, salah satunya kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang hingga kini belum tuntas secara hukum. 

Selain itu, Amnesty menyoroti nasib masyarakat adat yang kian terpinggirkan dan menjadi tumbal atas nama pembangunan ekonomi.