Geser ke atas / tap '✖' untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Pasal Karet Tipikor Picu Krisis Kepemimpinan, Pejabat Publik Takut Ambil Risiko

Indonesia tengah menghadapi ancaman krisis kepemimpinan dan stagnasi ekonomi akibat bayang-bayang kriminalisasi kebijakan. 

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Pasal Karet Tipikor Picu Krisis Kepemimpinan, Pejabat Publik Takut Ambil Risiko
HO/IST
Editor buku 'Kriminalisasi Kebijakan', Lestantya R. Baskoro, saat acara peluncuran buku di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026). 

Mengapa? Karena risiko gagal dalam eksplorasi sangat tinggi.

  • Risiko Bisnis: Dari 10 sumur yang dibor, rata-rata hanya 3 yang menghasilkan minyak.
  • Ancaman Hukum: Kegagalan di 7 sumur lainnya berisiko dianggap sebagai "Kerugian Negara" yang bisa menyeret direksi ke penjara.

"Indonesia tidak akan tumbuh kalau begini. Pejabat akhirnya lebih memilih duduk manis menunggu masa jabatan habis daripada mengambil risiko untuk rakyat," tegas Amien.

Aktivis ICW, Illian Deta Arta Sari, mengkritik masuknya pasal-pasal serupa ke dalam KUHP baru. 

Ia menyayangkan absennya unsur lex certa (hukum yang jelas) yang membuat kesalahan bisa dicari-cari meskipun tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh pejabat tersebut.

Menutup diskusi, Sofyan A. Djalil mengingatkan bahwa kunci kemajuan sebuah negara adalah kreativitas dan nilai tambah. 

Jika setiap keputusan kreatif dibayang-bayangi jeruji besi, Indonesia akan kehilangan calon-calon pemimpin tangguh.

"Bisnis itu berisiko. Jika kita membunuh keberanian pemimpin untuk mengambil risiko, kita sedang membunuh masa depan ekonomi kita sendiri," pungkas Sofyan.

Rekomendasi Untuk Anda
Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas