TRIBUNNEWS.COM – Solidaritas antardaerah dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera terus menguat.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, dukungan nyata datang dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kepada Aceh melalui mekanisme hibah antardaerah.

Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh. Kontribusi ini menyusul langkah sebelumnya dari delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara yang lebih dulu menyalurkan dukungan serupa.

Dari Sumatera Barat, total hibah yang dihimpun mencapai Rp27 miliar. Bantuan tersebut berasal dari berbagai daerah, di antaranya Kota Padang sebesar Rp5 miliar, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp3 miliar, serta sejumlah kabupaten/kota lainnya dengan kontribusi antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

Baca juga: Satgas PRR Libatkan Warga Lewat Cash for Work, 658 Lokasi Bebas Lumpur

Sementara itu, dari Sumatera Utara, total hibah antardaerah yang berhasil dihimpun mencapai Rp260 miliar.

Dengan demikian, total hibah yang terkumpul dari kedua provinsi tersebut mencapai Rp287 miliar, yang akan disalurkan langsung kepada daerah-daerah di Aceh yang masih terdampak berat bencana hidrometeorologi.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan mekanisme hibah antardaerah ini merupakan bentuk nyata gotong royong nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

“Kami hanya menghubungkan hibah antardaerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan,” ujar Tito.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan dan mengembalikan Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai mencapai Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak.

Skema tersebut memberikan ruang fiskal bagi daerah yang relatif lebih ringan terdampaknya untuk membantu wilayah dengan kondisi pemulihan yang lebih berat.

Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan, termasuk risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor. Karena itu, percepatan intervensi melalui dukungan lintas daerah menjadi langkah strategis.

“Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana,” tambahnya.

Satgas PRR memastikan seluruh proses penyaluran hibah akan terus dikawal secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan guna menjamin akuntabilitas serta efektivitas pemanfaatan anggaran.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak di Aceh dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.