Ringkasan Berita:

• Akademisi Yuda Kurniawan dari Universitas Bakrie menilai rencana akses pesawat asing di ruang udara RI harus dikaji matang agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
• Ia menekankan pentingnya kesiapan pertahanan, termasuk radar, pesawat interceptor, dan sistem pengawasan, serta memperhitungkan risiko geopolitik di tengah rivalitas global agar Indonesia tidak berada pada posisi strategis yang rentan.
• Yuda juga mengingatkan kebijakan ini harus melalui persetujuan DPR RI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Bakrie, Yuda Kurniawan, menyoroti rencana pemberian akses terhadap pesawat udara asing di ruang udara Indonesia. 

Ia menilai kebijakan tersebut harus dikaji secara komprehensif agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.

Baca juga: Jenderal Dudung Sebut Pesawat Militer AS Haram Terbang di Langit RI Tanpa Izin

Yuda mengingatkan setiap langkah strategis di sektor pertahanan dan keamanan tidak boleh dilepaskan dari prinsip dasar kebijakan luar negeri nasional.

 “Pertanyaannya, apakah rencana ini benar-benar selaras dengan politik bebas aktif, atau justru berpotensi menarik Indonesia ke dalam pusaran rivalitas global,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, kesiapan sumber daya pertahanan juga menjadi faktor krusial.

Indonesia, kata Yuda, perlu memastikan memiliki kapasitas pengawasan dan penegakan hukum udara yang memadai sebelum membuka akses lebih luas bagi pihak asing.

Hal ini mencakup kesiapan alutsista, seperti radar dan pesawat interceptor, serta sistem komando dan kontrol yang terintegrasi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kalkulasi geopolitik yang matang, terutama di tengah rivalitas antara Amerika Serikat dan China di kawasan.

Tanpa perhitungan yang cermat, kebijakan tersebut berisiko menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan secara strategis.

“Harus ada mitigasi risiko yang jelas, termasuk kemungkinan penggunaan wilayah udara Indonesia untuk kepentingan militer atau intelijen terhadap negara ketiga,” kata Yuda.

Baca juga: Peneliti Soroti Wacana Akses Militer Asing di Ruang Udara RI, Minta DPR Perketat Pengawasan

Pernyataan tersebut disampaikan Yuda dalam diskusi publik yang digelar Indonesia Youth Congress pada Rabu, 29 April 2026 di Jakarta Pusat.

Diskusi tersebut mengangkat tema “Langit Indonesia Bukan Zona Bebas: Mengkritisi Kebijakan Akses Militer Asing dalam Perspektif Kedaulatan Udara, Kebijakan Pertahanan Nasional, dan Harga Diri Bangsa”.

Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Connie Bakrie, Gian Kasogi, Robi Nurhadi, serta Yuda Kurniawan.