1. Penandatanganan Kontrak Tanpa Anggaran

Leonardi, saat menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan, menandatangani kontrak pengadaan satelit dengan pihak luar (seperti Airbus Defence and Space dan Navayo International AG) padahal proyek tersebut belum memiliki alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

2. Penunjukan Tenaga Ahli yang Melanggar Aturan

Anthony Thomas Van Der Hayden didakwa secara melawan hukum menjabat sebagai Tenaga Ahli Satelit di Kemhan. Penunjukannya dinilai melanggar prosedur karena:

Leonardi diduga tidak memiliki kewenangan sah saat mengangkatnya.

Tidak dilakukan verifikasi atas keahlian Anthony sebelum ia diberikan peran strategis tersebut.

3. Penunjukan Vendor Tanpa Tender

Navayo International AG ditunjuk sebagai vendor tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa yang benar (tender), melainkan atas rekomendasi langsung dari Anthony.

4. Penandatanganan Sertifikat Pembayaran Tanpa Pengecekan

Para terdakwa diduga menandatangani Certificate of Payment (CoP) atau sertifikat performa pekerjaan tanpa melakukan pengecekan atau verifikasi fisik terhadap barang yang dikirimkan. Akibatnya, negara tetap memiliki kewajiban membayar meski pekerjaan tersebut dinilai tidak sesuai kesepakatan atau tidak bisa dioperasikan.