Bakom Klarifikasi Setelah Ramai Protes dari New Media: Tidak Ada Arahan Mendukung Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Bakom menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik maupun arahan editorial apa pun yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah
• Bakom menjelaskan bahwa pertemuan yang terjadi pada Selasa, 5 Mei 2026, murni merupakan pemenuhan permohonan audiensi dari INMF
• Bakom menyatakan keterbukaannya terhadap evaluasi jika terdapat penyampaian informasi yang memicu kesalahpahaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Komunikasi (Bakom) pemerintah memberikan klarifikasi resmi menyusul ramainya terkait hubungan lembaganya dengan sejumlah entitas media baru (new media) atau homeless media.

Bakom menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik maupun arahan editorial apa pun yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons usai para new media memprotes namanya dicatut lantaran digandeng Bakom Pemerintah.

Terkait hal ini, Bakom pemerintah mengakui adanya pertemuan antara Bakom dan Indonesia New Media Forum (INMF) beberapa waktu lalu.

"Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah," tulis Bakom dalam keterangan resminya, Kamis (7/5/2026).

Pihak Bakom menjelaskan bahwa pertemuan yang terjadi pada Selasa, 5 Mei 2026, murni merupakan pemenuhan permohonan audiensi dari INMF.

Baca juga: Amien Rais Singgung Seskab Teddy, Bakom RI Sebut Keblinger, Partai Ummat Bahas Kebebasan Berpendapat

Dalam pertemuan tersebut, INMF memaparkan dokumen berjudul New Media Forum 2026 yang berisi daftar pemain media baru di Indonesia.

Penyebutan sejumlah nama media dalam konferensi pers sebelumnya diakui merujuk pada dokumen tersebut.

Bakom mengingatkan bahwa langkah ini diambil semata-mata untuk memperluas akses informasi publik dan merangkul ekosistem media yang terus berkembang.

"Bakom menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik," jelas keterangan tersebut.

Baca juga: Didampingi Sang Ibu, Qodari Tiba di Istana Untuk Dilantik Jadi Kepala Bakom

Meski merangkul media baru sebagai mitra komunikasi, Bakom menyadari adanya tantangan regulasi yang masih ada.

Terdapat isu teknis yang melibatkan lembaga otoritas pers lainnya yang perlu diselesaikan.

"Masih ada beberapa isu yang harus di-settle antara new media dengan Dewan Pers dan media konvensional," jelasnya.

Lebih lanjut, Bakom menyatakan keterbukaannya terhadap evaluasi jika terdapat penyampaian informasi yang memicu kesalahpahaman.

Mereka berkomitmen untuk memperbaiki pola komunikasi agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di mata masyarakat.