Ringkasan Berita:

• KPK terus menyelidiki dugaan korupsi dan suap dalam proyek pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 
• Pada 8 Mei 2026, KPK memeriksa dua saksi, yakni Ushadi Laksana dari PT Len Railway Systems (anak usaha PT Len Industri) dan Muchamad Hicmat, pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma serta PT Hapsaka Mas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 

Guna mengusut tuntas pusaran rasuah tersebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dari pihak swasta dan anak usaha BUMN pada hari ini.

Kedua saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan adalah Ushadi Laksana selaku karyawan PT Len Railway Systems (LRS) dan Muchamad Hicmat yang merupakan pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma sekaligus PT Hapsaka Mas.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Pemanggilan ini dilakukan guna mendalami teknis dan dugaan kongkalikong dalam pelaksanaan proyek perkeretaapian. 

Sebagai informasi, PT LRS merupakan anak usaha dari PT Len Industri (Persero) yang beroperasi sebagai perusahaan mekanikal dan elektrikal khusus untuk penggarapan sistem persinyalan kereta api. 

Sementara itu, PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas diketahui merupakan perusahaan yang bergerak sebagai kontraktor konstruksi.

Pemeriksaan para saksi ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk membongkar tuntas skandal korupsi di tubuh DJKA yang terbukti telah melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat teknis di internal Kementerian Perhubungan hingga para legislator di Senayan.

Belum lama ini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan Bupati Pati periode 2025–2030, Sudewo, sebagai tersangka. 

Keterlibatan Sudewo murni berkaitan dengan kapasitasnya saat masih duduk sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024. 

Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kemenhub sebagai mitra kerjanya, Sudewo justru diduga memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Ia diduga menerima aliran uang pelicin guna memuluskan pengaturan berbagai proyek pembangunan jalur kereta api strategis, mulai dari ruas Solo Balapan–Kadipiro, Tegal–Semarang, Cianjur–Bogor, hingga proyek di Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi.

Selain dari unsur legislatif, KPK juga menyasar para pejabat pembuat komitmen di daerah. 

Bukti terbarunya adalah penetapan status tersangka terhadap Reza Maulana Maghribi, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Timur. 

Kasus dugaan suap di DJKA Kemenhub ini dipastikan akan terus bergulir seiring dengan ditemukannya fakta-fakta baru dalam proses penyidikan maupun persidangan para terdakwa sebelumnya.