Buntut Viral LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat, MPR Janji Lakukan Evaluasi

"Mohon diterima adik-adik terkait keputusan dewan juri karena tentunya dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja," kata pembawa acara.

"Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai," tuturnya.

Selanjutnya, ada juri lain, yakni Kepala Badan Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI, Indei Wahyuni, yang menganggap bahwa artikulasi peserta SMAN 1 Pontianak tidak jelas saat menjawab pertanyaan.

Dia menilai hal tersebut menjadi penyebab jawaban peserta dianggap salah oleh dewan juri.

"Kan sudah diperingatkan sejak awal. Artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah (terdengar) tetapi dewan juri menilai kalian tidak (benar) karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas ya artinya dewan juri berhak memberikan (pengurangan) nilai minus 5," katanya.

Pihak Sekolah Protes

Dikutip dari akun Instagram resmi SMAN 1 Pontianak, pihak sekolah turut melayangkan protes atas keputusan dewan juri tersebut.

Dewan juri, kata pihak sekolah, memang kerap tidak fokus ketika menilai jawaban dari peserta.

"Kurangnya fokus dewan juri dalam beberapa momen penilaian yang berpotensi memengaruhi objektivitas hasil," demikian isi dari pernyataan resmi pihak sekolah, dikutip pada Senin.

Lalu, pihak sekolah juga menyayangkan penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri ketika keputusannya diprotes oleh peserta.

Baca juga: Tes CAT Calon Manajer Kopdes Merah Putih Error dan Videonya Viral, Begini Kata Wamenkop

Dewan juri dianggap tidak obyektif ketika ada protes karena tidak mengonfirmasi atau mengklarifikasi terlebih dahulu terkait protes dari peserta tersebut.

Pihak sekolah juga menyayankan pembawa acara yang turut memperjelas terkait relasi kuasa dewan juri dengan menganggap para juri tidak salah karena memiliki kompetensi dalam menilai.

"Adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri, tanpa didahului proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. Hal ini diperkuat dengan adanya validasi sepihak melalui MC (master of ceremony) mengenai kompetensi juri, sehingga kegiatan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang proporsional," kata pihak sekolah.

Dengan adanya peristiwa ini, pihak sekolah meminta penyelenggara untuk menyampaikan penjelasan secara transparan setelah viralnya video yang dimaksud.

Lalu, mereka juga mendesak adanya evaluasi terkait penilaian demi menjaga integritas LCC 4 Pilar MPR.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam)