MPR Minta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Diulang: Jurinya Arogan, Mereka Harus Belajar dari Peserta

Lalu mengatakan, sebenarnya para peserta sudah paham nilai-nilai kebangsaan jika dilihat dari acara ini karena mereka berani berpendapat ketika merasakan ketidakadilan, meskipun disanggah oleh dewan juri.

"Di dalam perdebatan tadi, pihak dewan juri tidak mengalah dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya, ya di situ terjadi proses demokrasi itu tadi. Nah, sebenarnya bagus."

"Tinggal sekarang bagaimana tujuan dari acara ini, yaitu penanaman nilai-nilai kebangsaan di usia sekolah, anak-anak kita, siswa-siswi kita yang menjadi peserta tentu benar-benar harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam," kata Lalu.

Setelah kejadian ini, MPR RI pun menonaktifkan dua juri dan pembawa acara yang bertugas saat itu karena terdapat kelalaian dalam proses penilaian pada lomba tersebut.

Dua juri tersebut adalah Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Dyastasita Widya Budi dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni.

Sementara, MC yang dinonaktifkan adalah Shindy Lutfiana.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan resmi MPR melalui akun Instagram @mprgoid.

MPR juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian hingga sistem keberatan peserta. 

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tulis MPR.

Baca juga: Soal Peluang Tanding Ulang Buntut Polemik LCC 4 Pilar di Kalbar, Wakil Ketua MPR: Kita Musyawarahkan

Kronologi Kejadian

Kontroversi ini bermula saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak memprotes keputusan juri yang menganggap jawaban mereka salah dalam sesi rebutan pertanyaan saat perlombaan berlangsung di salah satu hotel di Pontianak.

Pertanyaan yang dipermasalahkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota BPK. Sebelumnya, satu peserta telah menjawabnya, tetapi dewan juri menilai salah sehingga nilainya dikurangi lima poin.

Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas. Namun, jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa itu justru dinyatakan benar dan mendapat tambahan 10 poin.

Dalam tayangan yang beredar, MC membacakan pertanyaan, “BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Perwakilan Grup C kemudian menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”

Jawaban itulah yang dinyatakan salah oleh dewan juri. Kemudian Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa dan dianggap benar hingga memperoleh poin penuh.