Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah dan TNI agar tidak mengabaikan aspek keselamatan dalam pengiriman prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 
• Penguatan intelijen hingga mitigasi risiko dinilai menjadi hal krusial di tengah situasi keamanan yang masih bergejolak di kawasan tersebut.
• Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi prajurit TNI yang menjadi korban dalam penugasan internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan pemerintah dan TNI agar tidak mengabaikan aspek keselamatan dalam pengiriman prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

Penguatan intelijen hingga mitigasi risiko dinilai menjadi hal krusial di tengah situasi keamanan yang masih bergejolak di kawasan tersebut.

Amelia menegaskan dukungan terhadap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, ia meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi prajurit TNI yang menjadi korban dalam penugasan internasional.

“Kami di Komisi I DPR RI mendukung langkah pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan dan TNI, untuk tetap aktif dalam misi perdamaian dunia. Tetapi keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama,” kata Amelia kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Legislator NasDem itu, pengiriman ratusan prajurit TNI ke Lebanon tidak boleh hanya berfokus pada kesiapan administratif dan personel semata.

Pemerintah diminta memastikan seluruh pasukan dibekali dukungan intelijen yang kuat untuk memetakan potensi ancaman di lapangan.

“Mitigasi risiko harus benar-benar terukur, mulai dari kesiapan personel, dukungan logistik, sistem perlindungan pasukan, sampai skenario evakuasi darurat jika situasi di Lebanon memburuk,” ujarnya.

Amelia menyoroti kondisi keamanan di wilayah perbatasan Israel-Lebanon yang hingga kini masih fluktuatif dan rawan eskalasi konflik sewaktu-waktu. Karena itu, evaluasi ancaman dan pembaruan informasi intelijen disebut harus dilakukan secara berkala selama misi berlangsung.

Dia juga meminta TNI memastikan seluruh personel yang diberangkatkan memahami rules of engagement, prosedur perlindungan pasukan (force protection), hingga kemampuan menghadapi serangan asimetris.

“TNI harus memastikan seluruh prajurit memiliki kesiapan menghadapi ancaman di lapangan, termasuk dukungan alutsista dan perlindungan yang memadai,” katanya.

Amelia menyinggung insiden yang menimpa prajurit TNI beberapa bulan lalu dalam misi perdamaian PBB. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Jangan sampai peristiwa yang beberapa bulan lalu terjadi lagi dan menimpa prajurit kita yang sedang menjalankan misi perdamaian dunia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono memastikan pemerintah tetap mengirim pasukan perdamaian UNIFIL di tengah eskalasi Timur Tengah yang semakin memanas. 

Sugiono mengatakan rencananya ada 780 orang pasukan perdamaian yang akan diberangkatkan ke Lebanon pada 22 Mei 2026 mendatang.

“Tanggal 22 berangkat. Kemarin 780 orang ke UNIFIL, Lebanon,” ujar Sugiono di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Selasa (12/5/2026).