Meski demikian, Sjafrie menegaskan pihaknya tidak menutup komunikasi dengan rakyat. Ia menyebut DPR, khususnya Komisi I, merupakan representasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Tetapi, bukan berarti kami menutup komunikasi dengan kedaulatan rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan rakyat disampaikan melalui Komisi I DPR RI sebagai mitra resmi Kemhan dan TNI.

“Maka kami yang ada di Komisi I ini, baik Kemhan dan TNI, merupakan satu hal yang wajar dan layak apabila semua permasalahan kami yang berhubungan dengan rakyat itu kami salurkan melalui Komisi I DPR,” ujarnya.

Sjafrie juga mengungkapkan alasan pihaknya lebih berhati-hati berbicara di luar forum resmi DPR. Menurutnya, pernyataan di ruang publik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Jadi, kalau kami sempat berbicara ke luar, khawatir mohon maaf, teman-teman, terpeleset kata-katanya,” katanya.

Sebab itu, forum rapat bersama Komisi I DPR dianggap memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang jelas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Tapi kalau kami berbicara di sini, itu ada akuntabilitas dan ada legitimasi,” ujarnya.

Ia memastikan keterbukaan rapat kerja bersama DPR menjadi bagian dari komitmen Kemhan dan TNI dalam membangun komunikasi publik yang lebih transparan.

“Sehingga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada keterbukaan kami dalam rangka komunikasi publik,” tandasnya.