Ringkasan Berita:

• Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
• Raker dipimpin langsung Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala staf TNI.
• Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan alasan rapat kerja antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, dan Komisi I DPR RI kerap digelar secara tertutup.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Raker dipimpin langsung Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala staf TNI.

Baca juga: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perkuat Hubungan Pertahanan Indonesia dengan Swedia

Membuka rapat, Utut menyebut agenda raker hari ini membahas perkembangan dinamika global, khususnya perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

"Tema rapat kerja kita perkembangan dinamika global dan pasukan perdamaian di Timur Tengah," kata Utut.

"Ini yang menjadi pokok bahasan kita bahwa perang ini memberikan dampak yang luar biasa, selat hormuz kami beri tanda khusus karena ini yang menjadi titik 20 persen dari suplai minyak dunia," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan alasan rapat kerja antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), TNI, dan Komisi I DPR RI kerap digelar secara tertutup. 

Menurutnya, pola komunikasi tersebut berkaitan dengan prinsip komando dalam institusi pertahanan negara.

“Saya menyambut gembira usulan Bapak Ketua Komisi I bahwa ini rapat kerja dilaksanakan secara terbuka,” ucapnya.

Ia juga menyapa para wartawan yang hadir dan menyinggung pertanyaan publik terkait sikap pimpinan Kemhan maupun TNI yang dinilai jarang memberikan pernyataan ke publik.

“Memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sering timbul banyak pertanyaan. Kenapa itu pimpinan Kemhan dan pimpinan TNI, Kepala Staf Angkatan tidak banyak berbicara terhadap berbagai isu,” katanya.

Sjafrie menegaskan, Kemhan dan TNI memiliki prinsip kerja yang mengedepankan garis komando dan kesatuan komando dalam menjalankan tugas negara.

“Bahwa sesuai dengan tugas pokok kami sebagai pembantu presiden dan juga instrumen pertahanan negara yang dipimpin oleh panglima tertinggi presiden, yaitu TNI, maka kami memang mempunyai prinsip kerja yang namanya line of command dan unity of command,” ujarnya.

Menurut dia, prinsip tersebut menjadi pedoman utama dalam menjaga tata kelola komunikasi di lingkungan pertahanan dan militer.

“Ini memang yang kita jaga bersama,” ucap Sjafrie.

Baca juga: Menhan Indonesia-Jepang Sepakat Bentuk Mekanisme Dialog Pertahanan Terpadu

Meski demikian, Sjafrie menegaskan pihaknya tidak menutup komunikasi dengan rakyat. Ia menyebut DPR, khususnya Komisi I, merupakan representasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Tetapi, bukan berarti kami menutup komunikasi dengan kedaulatan rakyat,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan rakyat disampaikan melalui Komisi I DPR RI sebagai mitra resmi Kemhan dan TNI.

“Maka kami yang ada di Komisi I ini, baik Kemhan dan TNI, merupakan satu hal yang wajar dan layak apabila semua permasalahan kami yang berhubungan dengan rakyat itu kami salurkan melalui Komisi I DPR,” ujarnya.

Sjafrie juga mengungkapkan alasan pihaknya lebih berhati-hati berbicara di luar forum resmi DPR. Menurutnya, pernyataan di ruang publik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Jadi, kalau kami sempat berbicara ke luar, khawatir mohon maaf, teman-teman, terpeleset kata-katanya,” katanya.

Sebab itu, forum rapat bersama Komisi I DPR dianggap memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang jelas dalam menyampaikan informasi kepada publik.

“Tapi kalau kami berbicara di sini, itu ada akuntabilitas dan ada legitimasi,” ujarnya.

Ia memastikan keterbukaan rapat kerja bersama DPR menjadi bagian dari komitmen Kemhan dan TNI dalam membangun komunikasi publik yang lebih transparan.

“Sehingga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada keterbukaan kami dalam rangka komunikasi publik,” tandasnya.