Respons Pidato Prabowo, Pimpinan Komisi XII DPR Minta Tata Pengelolaan SDA Diperkuat
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, merespons pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai pengelolaan kekayaan alam.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Adi Suhendi
Ringkasan Berita:
- Tata kelola sumber daya alam perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti di sektor hulu
- Kebijakan hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri menjadi kunci agar sumber daya alam Indonesia mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas kesejahteraan masyarakat
- DPR akan terus mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, merespons pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus menjadi arah utama pembangunan ekonomi nasional.
Adapun pidato itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
“Pesan Presiden sangat jelas, bahwa pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Putri kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan kekayaan sumber daya alam Indonesia harus benar-benar dapat dinikmati seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi.
Menurut Putri, tata kelola sumber daya alam perlu terus diperkuat agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti di sektor hulu.
Kata dia, kebijakan hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri menjadi kunci agar sumber daya alam Indonesia mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pidato Prabowo Terbaru: Rakyat Tak Bermimpi Kaya, Tapi Hidup Layak
“Karena itu, tata kelola ekspor komoditas SDA, hilirisasi, dan penguatan industri dalam negeri menjadi sangat penting,” katanya.
Legislator PAN juga menyoroti pernyataan Presiden terkait investasi yang disebut telah menciptakan sekitar 2,7 juta lapangan kerja.
Ia menilai capaian tersebut harus dijaga melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan memperkuat industri nasional.
“Investasi harus terus didorong, tetapi orientasinya harus tetap pada penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Putri menyambut komitmen pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk energi surya sebagai bagian dari transformasi menuju kemandirian energi nasional.
Baca juga: Pidato Lengkap Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR, Paparkan Kerangka RAPBN 2027
Sebagai pimpinan Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, Putri memastikan DPR akan terus mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah.
“Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, DPR, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan pembangunan Indonesia yang adil, mandiri dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang adil, mandiri, dan berkelanjutan,” tandas Putri.