Guru Besar UI Kritik Pola Seragam MBG, Dorong Angkat Pangan Lokal: Ada yang Makan Ubi

Ringkasan Berita:

• Rhenald Kasali menilai program MBG perlu lebih mengakomodasi pangan lokal di setiap daerah.
• Ia mengusulkan konsep distribusi berbasis kebutuhan, bukan keseragaman nasional.
• Menurutnya, MBG di kota besar berpotensi kurang efektif dibandingkan wilayah 3T yang lebih membutuhkan.

TRIBUNNEWS.COM – Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali mengkritik pola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terlalu seragam untuk diterapkan di seluruh Indonesia.

Menurut Rhenald, program yang menyasar jutaan penerima manfaat itu seharusnya disesuaikan dengan karakteristik pangan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah, bukan menggunakan pendekatan yang sama dari Sabang sampai Merauke.

Ia menilai Indonesia memiliki keragaman sumber pangan yang selama ini menjadi bagian dari budaya dan pola konsumsi masyarakat setempat.

"Jangan semuanya diganti dengan gula pasir, jangan semuanya diganti dengan beras atau nasi. Daerah tertentu ada yang sehari-hari makan ubi, ada yang makan sagu, ada yang makan jagung," kata Rhenald dikutip dari unggahan Instagram @rhenald.kasali pada Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, pemanfaatan bahan pangan lokal justru dapat memperkuat tujuan program MBG sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

Rhenald menilai pemerintah seharusnya menjadikan komoditas lokal sebagai bagian penting dalam rantai pasok MBG sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga petani dan pelaku usaha pangan di wilayah tersebut.

"Potensi setempat itu yang harus diangkat," ujarnya.

Selain menyoroti pentingnya pangan lokal, Rhenald juga mengkritik pendekatan distribusi program yang menurutnya terlalu menekankan kesamaan perlakuan kepada seluruh daerah.

Ia berpandangan bahwa keadilan dalam kebijakan publik tidak selalu berarti semua wilayah memperoleh perlakuan identik.

Baca juga: Misteri 26 Nama Diduga Terlibat Kasus Korupsi BGN, Sudah Tercatat dalam BAP, Siapa Saja Mereka?

Daerah dengan tingkat kemiskinan, kerawanan pangan, dan masalah gizi yang lebih tinggi justru layak mendapatkan intervensi lebih besar dibandingkan daerah yang kondisi ekonominya relatif baik.

Rhenald bahkan mengusulkan agar anggaran MBG di wilayah tertinggal dibuat lebih besar karena biaya hidup dan distribusi pangan di daerah tersebut jauh lebih mahal.

"Bahkan tidak cukup hanya Rp8 ribu atau Rp10 ribu. Harusnya daerah-daerah itu Rp50 ribu sampai Rp75 ribu, kasih yang benar-benar bergizi," katanya.

Ia juga menilai kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus menjadi prioritas utama dalam program intervensi gizi pemerintah.

Pendekatan berbasis kebutuhan akan lebih efektif dibandingkan menerapkan standar yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia.