Ringkasan Berita:

• Produk Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 naik per 10 Juni 2026.
• Kenaikan harga BBM non subsidi ini, dinilai berdampak pada kelompok masyarakat kelas menengah.
• Penerapan barcode yang terhubung dengan data pajak berpotensi membuat sejumlah warga kelas menengah tak memenuhi syarat dapat subsidi BBM.

TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax per 10 Juni 2026, berpotensi menggerus anggaran rumah tangga terutama bagi masyarakat kelas menengah.

Pertamina Patra Niaga sebelumnya melakukan penyesuaian harga jual BBM non subsidi produk Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 per 10 Juni 2026. Kini, harga Pertamax 92 terendah di angka Rp15.250 per liter dan tertinggi Rp17.000 per liter.

Kelompok masyarakat kelas menengah pun dinilai menjadi pihak paling terdampak karena harus menyesuaikan anggaran transportasi di tengah berbagai kebutuhan yang meningkat pula.

Dikutip dari situs resmi Kemenkeu Learning Center, kelas menengah ini, secara umum diartikan memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, kelas menengah di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama kestabilan ekonomi dan ketidakpastian sosial.

Nah, dalam hal dampak kenaikan BBM Pertamax (Ron 92), kelas menengah menjadi kelompok yang paling disorot. 

Menurut Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., kebijakan barcode yang diintegrasi dengan data pajak membuat sebagian kelompok menengah berpotensi tidak terdaftar subsidi BBM.

Wisnu memperkirakan, biaya transportasi rumah tangga bisa meningkat sekitar 15–20 persen jika pola penggunaan kendaraan tidak berubah. 

Dampaknya pun dapat semakin besar bila kenaikan harga BBM juga diikuti kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

“Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga,” terang Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM ini, Rabu (11/6/2026), dilansir ugm.ac.id.

Di sisi lain, Wisnu juga menyoroti sejumlah upaya pemerintah yang telah dilakukan, termasuk kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah untuk beberapa sektor industri. 

Namun, ia menilai informasi mengenai efektivitas kebijakan itu, masih belum tersampaikan secara jelas kepada masyarakat.

“Masalahnya bukan hanya pelemahan rupiah, tetapi juga harga komoditas global yang ikut naik. Karena itu, pengurangan bea masuk saja belum tentu menjadi solusi utama,” katanya.

Baca juga: Pengamat Usul Prabowo Beri BLT Sementara Imbas Harga BBM Naik, Era Jokowi Rp150 Ribu per Bulan

Oleh sebab itu, Wisnu mendorong perlunya pengalihan rute impor, menggalakkan domestik nasional, dan peningkatan kerja sama ekonomi regional. 

Ia menilai, negara-negara Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai pasok regional sehingga ketergantungan pada impor dari luar kawasan dapat dikurangi.

Pengamat Ekonomi: Dampaknya Berlapis di Masyarakat