Ringkasan Berita:

• Mayoritas masyarakat menolak kenaikan harga BBM akibat gejolak harga minyak dunia.
• Survei Adidaya Institute menunjukkan 63,2 persen responden tidak setuju harga BBM naik dan berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas energi di tengah konflik Iran-AS-Israel.
• Di sisi lain, DPR mengingatkan kenaikan Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang berpotensi mendorong perlindungan pengguna ke Pertalite sehingga dapat menambah beban subsidi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas masyarakat Indonesia berharap pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah memanasnya konflik geopolitik dunia yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak global.

Temuan tersebut terekam dalam survei terbaru Adidaya Institute yang dilakukan pada 1-8 Mei 2026, di mana hal tersebut dilakukan sebelum adanya kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Green.

Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengatakan sebanyak 63,2 persen responden menyatakan tidak setuju apabila pemerintah menaikkan harga BBM akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.

"Sebanyak 63,2 persen responden tidak setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM. Itu artinya publik memang menaruh harapan yang besar agar Presiden Prabowo tidak menaikkan harga BBM," kata Fadhli dalam publikasi hasil survei di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Fadhli, hasil survei tersebut menunjukkan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap stabilitas harga energi karena dampaknya langsung dirasakan terhadap biaya hidup sehari-hari.

Ia menilai harapan agar harga BBM tetap terkendali juga berkaitan dengan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini.

Berdasarkan survei yang sama, sebanyak 61,1 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, 59,6 persen responden juga meyakini kondisi ekonomi nasional mengalami perbaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ada relevansi antara angka kepuasan kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan kepercayaan responden terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan kondisi ekonomi nasional. Publik percaya Presiden Prabowo bekerja secara optimal menjaga laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi," ujar Fadhli.

Karena itu, lanjutnya, masyarakat berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM meski tekanan global terus meningkat akibat ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi dunia.

Terkait isu makar, mayoritas responden tampak tidak simpatik dengan upaya makar yang ramai terdengar di media dan sosial media. 

Sebanyak 62,5 persen responden tidak setuju bila ada pihak yang ingin menjatuhkan kepemimpinan Prabowo-Gibran di tengah jalan (makar). 

“Secara statistik, mayoritas responden menolak upaya makar terhadap Prabowo-Gibran. Ini boleh jadi sinyalemen mayoritas rakyat memang masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo,” ucapnya. 

Survei Adidaya Institute dilakukan secara tatap muka pada 1-8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi.

Metode yang digunakan adalah probability sampling dengan margin of error sebesar 2,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pemerintah diminta antisipasi dampaknya