Pelemahan nilai tukar rupiah serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi salah satu pemicu munculnya seruan “Reformasi Jilid 2” dari sejumlah kelompok mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah bahkan sempat melayangkan ultimatum kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ayip Tayana menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi mahasiswa.

Namun, ia menilai tekanan politik melalui ultimatum tidak akan berdampak langsung pada penguatan nilai tukar rupiah.

Menurut Ayip, penguatan rupiah lebih ditentukan oleh faktor fundamental ekonomi, seperti kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin.

“Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Jika rupiah melemah, lalu jawabannya Reformasi Jilid 2 maka itu bukan solusi, itu malah bagian dari masalah itu tersendiri,” kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional tersebut.

Ia juga menilai bahwa aksi atau narasi politik yang berpotensi memicu ketidakstabilan dapat berdampak pada arus investasi. Dalam kondisi tersebut, investor disebut bisa menahan atau bahkan menarik dana dari pasar domestik.

“Pasar keuangan ini sangat sensitif, dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri,” ujarnya.

Ayip menambahkan, jika tuntutan mahasiswa mengarah pada wacana pelengseran kekuasaan, hal itu dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan,” katanya.

Ia juga membandingkan situasi ekonomi saat ini dengan krisis 1998. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda karena tidak terdapat krisis legitimasi politik maupun gejolak sosial berskala besar.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi parpolnya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik. Jadi sulit terjadi,” ujarnya.

Ayip juga menilai belum terlihat adanya konsolidasi lintas kelompok masyarakat yang dapat mendorong perubahan politik besar seperti pada 1998.

“Saya belum melihat konsolidasi lintas nasional yang kuat, dari buruh, mahasiswa, masyarakat, hingga elit politik. Kesimpulan saya, belum akan terjadi seperti 1998,” pungkasnya.

Berawal dari Aksi Bakar Uang di BI Jateng

Asap tipis terlihat membumbung di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jalan Imam Bardjo, Kota Semarang, Kamis (5/6/2026) sore.