Lebih lanjut, ia menilai tuntutan penolakan kenaikan BBM non-subsidi perlu dilihat dalam konteks fiskal negara.

Menurutnya, penahanan harga dapat berimplikasi pada beban anggaran jika tidak disesuaikan dengan mekanisme pasar.

"Dalam perspektif keadilan sosial, subsidi harus diarahkan kepada mereka yang membutuhkan. Negara tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat miskin demi mempertahankan kenyamanan kelompok yang secara ekonomi mampu," katanya.

Nasarudin juga menyinggung kondisi ekonomi global yang dinilai turut memengaruhi harga energi dunia.

"Kondisi geopolitik global yang tidak menentu telah memberikan tekanan terhadap harga energi dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan rakyat kecil tetap terlindungi," ujarnya.

Ia menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan langkah yang dinilai rasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Nasarudin mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan tersebut secara objektif, tidak hanya dari sisi kenaikan harga, tetapi juga dari tujuan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial.

"Yang harus menjadi prioritas kita bersama adalah memastikan rakyat kecil tetap terlindungi. Mari kita perkuat dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menjaga ketahanan ekonomi bangsa," tutup Nasarudin.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra merespons rencana aksi demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM Seluruh Indonesia) yang mengancam akan menggelar aksi bertajuk “Reformasi Jilid II” apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan perbaikan kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.

Menanggapi hal tersebut, Herindra mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

"Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan bahwa semua elemen bangsa perlu menghindari hal-hal yang dapat merugikan kepentingan bersama.

"Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," sambungnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dinamika politik dan aksi mahasiswa yang menyoroti sejumlah isu ekonomi nasional.

Pemerintah sebelumnya juga mendapat berbagai tuntutan dari kelompok mahasiswa terkait kondisi ekonomi dan kebijakan publik.

Baca juga: Perkiraan Jumlah Massa Demo di Bundaran HI: RI Negara Kaya, Tapi Rakyatnya Tak Kunjung Sejahtera

Analisa Pengamat