TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tancap gas memperkuat basis massanya di akar rumput. 

Melalui Bidang Relawan dan Saksi Nasional (BRSN), PKS resmi meluncurkan Training Orientasi Partai (TOP) Tingkat Nasional 2026 dan Gerakan Relawan Sahabat PKS di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). 

Tidak main-main, partai ini membidik 1,7 juta relawan baru bergabung hingga tahun 2029.

Namun, alih-alih sekadar mengumpulkan massa untuk kepentingan pemilu, PKS ingin para relawan ini melangkah lebih jauh: menjadi pencari solusi (problem solver) atas masalah sehari-hari yang dihadapi warga.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa masyarakat saat ini sudah jenuh dengan janji manis dan retorika politik. Oleh karena itu, relawan Sahabat PKS dibentuk untuk membawa aksi nyata.

"Masyarakat butuh kehadiran yang konkrit. Training orientasi ini digelar agar setiap relawan dan saksi punya bekal untuk menjadi problem solver. Mereka harus tahu cara membantu mengurus administrasi warga, mengawal hak-hak sosial, hingga sigap memberikan solusi di tingkat RT/RW," ujar Kholid dalam acara yang digelar di Aula Kantor DPTP PKS tersebut.

Senada dengan Kholid, Ketua DPP PKS Bidang Saksi dan Relawan Nasional, Bachtiar Firdaus, menyatakan bahwa BRSN kini memberlakukan prinsip "tiada hari tanpa gerakan rekrutmen".

Sebelum meluncurkan TOP Nasional, BRSN telah lebih dulu menggelar Training for Trainer (TFT) Sahabat PKS demi membangun budaya merangkul masyarakat secara berkelanjutan.

“Semangatnya sederhana: setiap hari harus ada upaya mengajak dan memperluas barisan. Jika PKS ingin melayani rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bangsa, kita tidak bisa berjalan sendiri. Harus bahu-membahu bersama rakyat,” kata Bachtiar.

Target besar 1,7 juta relawan ini diakui Bachtiar membutuhkan sinergi luar biasa dari seluruh elemen partai, mulai dari tingkat pusat hingga struktur paling bawah. 

Ia pun mengajak jajaran PKS untuk membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya dengan berbagai komunitas dan unsur masyarakat.

Baca juga: Legislator PKS Sebut Tantangan UU P2SK Ada di Implementasi, Bukan Pengesahan

Sentuhan Digital yang Profesional

Untuk mengelola jutaan relawan secara profesional, PKS tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional. 

BRSN telah menyiapkan infrastruktur digital berupa Sistem Manajemen Informasi Join PKS.

Sistem yang terintegrasi ini berfungsi sebagai sarana pendaftaran anggota TOP PKS agar proses pendataan berjalan tertib, terdokumentasi, dan transparan. 

Melalui digitalisasi ini, manajemen relawan dan saksi diharapkan bisa melahirkan berbagai terobosan gerakan secara nasional.

Melalui TOP PKS Nasional 2026 ini, PKS berharap gerakan relawan tidak lagi identik dengan momentum politik lima tahunan, melainkan bertransformasi menjadi budaya pelayanan yang hadir setiap hari di tengah-tengah masyarakat.